Raja Ampat, medianasional.id – Berdasarkan informasi yang diterima Direktorat Imigrasi (Kementerian Hukum dan HAM) RI dari berbagai sumber, bahwa di Kabupaten Raja Ampat terdapat Warga Negara Asing (WNA) melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan perijinan keimigrasian,sehingga Direktorat Imigrasi Kanwil Papua mengambil langkah cepat untuk menggelar rapat TIMPORA se-Kabupaten Raja Ampat yang melibatkan semua pihak,antara lain TNI-Polri dan instansi terkait lainnya.
Pernyataan itu disampaikan,Kepala Divisi Imigrasi (Kementerian Hukum dan HAM) Kanwil Papua Barat,Mujiono kepada sejumlah awak media usai Rapat,di auditorium kantor BAPPEDA Raja Ampat, Selasa (19/3/19) siang.
“Laporan adanya WNA yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan perijinan keimigrasian akan kami tindaklanjuti, dan segera kami selidiki bersama dengan TIMPORA gabungan,” sambungnya.
Mujiono menyebut, adanya WNA yang melakukan kegiatan di Raja Ampat diduga ada yang menyalahgunakan visanya. Pihaknya membutuhkan kerjasama semua pihak terutama masyarakat untuk memberikan informasi jika ditemukan WNA melakukan kegiatan tidak sesuai dengan perijinan keimigrasian.
Ia juga berjanji, pihaknya dengan instansi terkait yaitu, Beacukai, Karantina,TNI-Polri dan instansi terkait lainnya untuk melakukan pengawasan kepada kapal-kapal wisata yang masuk diperairan Raja Ampat.
Namun, lanjut Mujiono, pihaknya (Imigrasi Kanwil Papua Barat) terkendala dengan anggaran,pasalnya kata dia, untuk biaya BBM jenis solar dalam setahun hanya diberi Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga untuk melakukan patroli pengawasan tehadap kapal-kapal wisata yang masuk dalam perairan laut Raja Ampat belum maksimal.
“Dengan anggaran tiga puluh juta rupiah kita bisa apa,sedangkan perairan laut Raja Ampat sangat luas, mudah-mudahan anggaran tahun 2020 kami bisa memperoleh anggaran sebesar dua ratus juta rupiah untuk memaksimalkan tugas kami,” tutupnya.(Zainal)
