Raja Ampat, medianasional.id- Puluhan massa yang mengatasnamakan diri dari Aliansi Raja Ampat Bersatu (ARAB) menggelar aksi unjuk, rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Jumat (11/9/2020) pukul 14:00 waktu setempat.
Terlihat sejumlah massa membawa sepanduk bertuliskan kritikan dan orasi yang menyebut, kenapa Pemerintah (eksekutif) daerah belum mengumumkan hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018, kenapa, ada apa???.
“Penyaluran anggaran Otsus di Raja Ampat yang tak tepat sasaran, dan kurang berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP). Parahnya lagi dari pusat anggarannya utuh,sampai didaerah disalurkan tak sesuai dengan harapan,diduga sunat sana, sunat sini,”teriak orator,dan massa ARAB.
“DPR jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi. DPR adalah wakil rakyat,apa yang menjadi penderitaan rakyat,apa keluhannya dilihat,diperhatikan dan ditindaklanjuti, DPRD Raja Ampat tidur kah selama ini,” sambung Orator, disambut gemuruh puluhan massa ARAB.
Selain itu, massa juga mengkritik kinerja penegak hukum,karena sejumlah kasus korupsi di Raja Ampat tak tertangani sesuai harapan rakyat yang berazazkan keadilan.
“Polres Raja Ampat jangan hanya tidur, kenapa kasus korupsi tidak tertangani secara profesional. Kalau Polres Raja Ampat tak mampu menangani kasus korupsi kami akan demo Polres Raja Ampat, “ujar orator, Abraham Umpain disambut gemuruh puluhan orang massa yang berunjuk rasa saat itu.
Peti mati yang bertuliskan RIP Otsus di Kabupaten Raja Ampat,dan septic tank yang bertuliskan apa kabar Kejati Papua, juga dibawa dan diletakan di halaman Kantor DPRD Raja Ampat, Jalan Moh. Saleh Taesa, Kelurahan Sapordanco, Distrik (Kecamatan) Kota Waisai, Ibukota Kabupaten Raja Ampat,
Kedatangan puluhan massa dari ARAB yang berorasi disaksikan,dan disambut baik Ketua DPRD Raja Ampat Abdul Wahab Warway yang didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya.
Usai berorasi, perwakilan massa aksi langsung melakukan audiens dengan anggota legislatif di ruang rapat DPRD setempat.
dalam audiens bersama anggota DPRD, Ketua Aliansi Raja Ampat Bersatu, Albert Mayor membacakan tuntutan massa, pertama menolak calon tunggal Pilkada di Raja Ampat, dan memberikan ruang bagi anak-anak terbaik Raja Ampat untuk turut serta berpartisipasi dalam Pilkada serentak tahun ini (2020).
Tuntutan lainnya adalah transparansi LKPJ Bupati tahun 2019, secepatnya mengumumkan hasil CPNS tahun 2018, tuntaskan hak-hak tenaga honorer di kabupaten Raja Ampat yang belum diselesaikan.
Selain itu, pihaknya (ARAB) mempertanyakan penggunaan anggaran Otonomi khusus (Otsus) yang belum berpihak bagi OAP,dan menuntut aparat penegak hukum untuk segera menyelesaikan kasus korupsi di Raja Ampat.
Ketua DPRD Raja Ampat, Abdul Wahab Warwey mengapresiasi Aliansi Raja Ampat bersatu yang datang menyampaikan aspirasi,ke Kantor DPRD karena hal tersebut menunjukkan demokrasi hidup di Raja Ampat.
“Ada sejumlah poin yang disampaikan Aliansi Raja Ampat Bersatu, pertama tentang demokrasi Pilkada,yaitu menolak satu Paslon, dimana DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan hal tersebut, tetapi akan memfasilitasi aliansi untuk bertemu dengan KPU dan Bawaslu sehingga ada jawaban pasti,”kata Ketua DPRD Raja Ampat, usai rapat (audiens).
Menurutnya, tuntutan lainnya seperti hasil CPNS dan pemekaran kampung yang belum jelas. “Untuk itu, DPRD akan memfasilitasinya untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait di pemerintah daerah, sehingga Aliansi Raja Ampat Bersatu mendengar langsung jawaban pasti dari yang punya tupoksi, “tandasnya.
Informasi yang dihimpun media nasional,semestinya ratusan massa ikut berunjuk rasa. Namun, karena suasana pandemi Covid -19 di tanah air (Indonesia), sehingga Aliansi Raja Ampat Bersatu membatasi massanya.
Editor: Zainal La Adala.
