Plompong, Brebes medianasional.id | Aksi protes warga Desa Plompong, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Senin (5/5/2025), akhirnya membuahkan hasil besar. Sekretaris Desa (Sekdes) Darto resmi menyatakan mundur di hadapan ratusan warga yang memadati halaman Balai Desa, setelah desakan panjang terkait dugaan ketidaktransparanan Dana Desa.
Aksi ini merupakan gelombang ketiga dalam beberapa bulan terakhir. Massa datang dari berbagai elemen: pemuda, tokoh agama, hingga kelompok ibu rumah tangga, membawa poster berisi tuntutan mundurnya Sekdes, Kepala Desa Suyanto, dan Bendahara Desa Rohani.
Yang menarik, aksi dijadwal ulang dari pukul 08.30 WIB menjadi pukul 10.30 WIB demi menghormati ujian siswa SDN Plompong 01 yang berlokasi dekat area aksi. Massa tetap memadati lokasi dengan tertib, menyuarakan aspirasi mereka dengan lantang.
Ustadz Katub, tokoh agama setempat, menyampaikan orasi tegas. “Silakan jadi Sekdes di tempat lain, tapi jangan di Plompong,” ujarnya lantang. Sementara itu, Gus Ulum Maulani, tokoh masyarakat lain, menyoroti mandeknya publikasi hasil audit Dana Desa.
“Yang hadir hari ini bukan cuma dari APPI (Aliansi Pemuda Plompong Indonesia), tapi warga dari berbagai elemen. Ini suara kolektif!” tegas Gus Ulum.
Sejak awal, protes ini membawa tuntutan lebih dari sekadar mundurnya Sekdes. Jarwo, salah satu warga, menyebut kecurigaan soal pengelolaan Dana Desa sudah muncul sejak 2021. “Dana turun tiap tahun, tapi hasilnya nihil. Kami curiga ini cuma memperkaya diri sendiri,” katanya.
Beberapa proyek dinilai tak sesuai kebutuhan masyarakat, dan warga merasa tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Ketegangan memuncak saat massa meminta pemerintah desa menemui mereka. Aparat Kepolisian setempat turun tangan memfasilitasi mediasi yang dihadiri aparat kecamatan, kepala desa, Sekdes, dan perwakilan aksi. Hasilnya, Sekdes Darto resmi mengundurkan diri. Meski begitu, Kepala Desa dan Bendahara belum menyatakan hal serupa.
Darto akan mendampingi proses transisi hingga Agustus 2025, khususnya terkait administrasi digital desa yang belum memiliki pengganti kompeten.
Setelah pernyataan resmi mundur dibacakan, massa membubarkan diri tertib tanpa insiden. Warga Plompong menunjukkan kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional.
Kini, harapan baru muncul, warga mendambakan tata kelola desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.(*)
