Morotai, Medianasional.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Universitas Pasifik (Unipas) Morotai menggeruduk Kantor Bupati Pulau Morotai, Kamis. Mereka membawa berbagai tuntutan, mulai dari penyelesaian sengketa lahan masyarakat dengan TNI Angkatan Udara (AU), persoalan BBM subsidi nelayan, fungsi Kartu Kusuka, harga ikan, hingga distribusi air bersih, Kamis 9/8/2026
Salah satu orator aksi, Nudin Amor, menegaskan Bupati Pulau Morotai harus bertanggung jawab sebagai pemimpin daerah untuk segera menyelesaikan konflik sengketa lahan antara masyarakat Morotai dan TNI AU.
“Kami datang bukan untuk main-main. Kedatangan kami hari ini adalah membawa titipan keluhan masyarakat yang harus segera dijawab oleh pemerintah daerah,” tegasnya
Selain itu perwakilan BEM FPIK, Fai Sahdan, menyampaikan keluhan nelayan terkait persaingan tidak sehat nelayan Morotai dan nelayan Bitung, yang itu selalu di habtui nelayan tuna Morotai,
“Masa di hari ini nelayan yang menjadi tulang punggung pendapatan daerah di biarkan bersaing dengan kapal kapal Bitung yang berukuran 2o Hinga 30 GT dari nelayan Bitung, maka daritu kami meminta Pemda harus memberikan solusi untuk nelayan agar mampu bersaing dengan nelayan komersial Bitung,” tegas Fai.
Aksi tersebut juga diikuti oleh sejumlah ibu-ibu nelayan dari Desa Juanga yang menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dialami masyarakat pesisir.
Mereka mengaku nelayan tuna maupun nelayan ikan dasar di Desa Juanga belum pernah menikmati BBM subsidi sepanjang tahun 2026. Selain itu, mereka membantah klaim bahwa Kartu Kusuka telah disosialisasikan kepada masyarakat.
“Jangankan mengetahui fungsi Kartu Kusuka, nama kartu itu saja kami baru tahu dari adik-adik mahasiswa. Selama ini tidak pernah ada sosialisasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan kepada kami,” ujar salah seorang perwakilan ibu-ibu nelayan.
Mereka juga menceritakan pengalaman salah satu anggota keluarga nelayan yang mengalami kecelakaan saat melaut. Namun ketika peristiwa tersebut dilaporkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), mereka mengaku tidak mendapatkan respons.
“Bahkan kami diminta menunjukkan video atau foto saat kejadian sebagai bukti. Bagaimana mungkin orang sedang mengalami musibah di tengah laut masih sempat mengambil video atau foto,” ungkap mereka di depan wakil bupati
Selain persoalan BBM subsidi dan Kartu Kusuka, para ibu-ibu nelayan juga mengeluhkan harga ikan yang tidak menentu serta distribusi air bersih yang hingga kini belum merata.
Ketegangan mulai terjadi ketika Presiden BEM Unipas, Rifaldi Majid, sedang menyampaikan orasi di atas mobil komando. Di tengah orasi tersebut, Asisten II Pulau Morotai Ahdad Hi Hasan meminta Rifaldi menghentikan orasi dan turun dari mobil komando.
Permintaan itu memicu suasana semakin memanas. Rifaldi kemudian turun dari mobil komando dengan amarah yang besar. Menurutnya, kemarahan tersebut bukan dilandasi kepentingan pribadi, melainkan bentuk luapan emosi yang mewakili keresahan masyarakat yang selama ini ia temui secara langsung saat melakukan investigasi di desa-desa nelayan.
Dengan nada tinggi, Rifaldi menegaskan bahwa pemerintah daerah telah gagal menjawab berbagai persoalan yang dihadapi nelayan. Amarah Presiden BEM itu kemudian memicu ketegangan antara massa aksi dengan aparat kepolisian, Satpol PP, serta pihak pemerintah daerah hingga terjadi aksi saling dorong di depan Kantor Bupati Pulau Morotai, Asisten II juga ikut saling dorong dengan mahasiswa
Dalam orasinya, Rifaldi mendesak Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai segera melakukan pendataan ulang seluruh nelayan yang telah maupun yang belum memiliki Kartu Kusuka agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.
Ia juga menuding Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyampaikan informasi yang tidak sesuai kepada publik terkait sosialisasi Kartu Kusuka.
“DKP menyampaikan bahwa sosialisasi sudah dilakukan di 88 desa. Namun berdasarkan hasil investigasi kami, bahkan Desa Juanga yang paling dekat dengan Kota Daruba belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai fungsi maupun manfaat Kartu Kusuka,” tegasnya.
Menurut Rifaldi, pemerintah juga belum pernah menetapkan kuota BBM subsidi berdasarkan jenis usaha penangkapan ikan. Padahal nelayan tuna yang melaut hingga puluhan mil memiliki kebutuhan BBM yang berbeda dengan nelayan ikan dasar sehingga distribusi subsidi selama ini dinilai tidak tepat sasaran.
Ia menambahkan, kepercayaan nelayan terhadap pemerintah daerah semakin menurun karena berbagai aspirasi yang telah berulang kali disampaikan hingga kini belum juga direalisasikan, padahal sektor perikanan merupakan salah satu penopang utama pendapatan daerah Kabupaten Pulau Morotai.
Setelah aksi berlangsung selama beberapa jam, Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Cristian Pawane, akhirnya turun menemui massa dan melakukan hearing terbuka.
Dalam dialog tersebut, Rio menjelaskan pemerintah daerah masih berupaya menghadirkan SPBU maupun SPBN baru di Pulau Morotai. Menurutnya, selama hampir satu tahun terakhir pemerintah terus mencari investor yang siap membangun fasilitas tersebut.
Ia menjelaskan bahwa kuota Pertalite subsidi sebenarnya telah tersedia, namun belum dapat disalurkan karena pembangunan SPBU di Morotai Timur belum siap beroperasi. Pemerintah telah memberikan peringatan kepada pemilik SPBU agar segera menyelesaikan pembangunan. Jika tidak, rekomendasinya akan dicabut dan dialihkan kepada investor lain.
Rio juga mengungkapkan bahwa persoalan kelangkaan Pertalite dan Solar telah disampaikan kepada BPH Migas dalam rapat pengendalian inflasi di Ternate. Menurutnya, Solar sudah sekitar tiga hingga empat tahun tidak lagi masuk ke Pulau Morotai, namun BPH Migas telah meminta mitra penyalurnya untuk kembali memasok Solar ke daerah tersebut.
Selain itu, pemerintah telah memperoleh persetujuan penambahan kuota minyak tanah subsidi dari 220 ton menjadi 470 ton per bulan yang direncanakan mulai direalisasikan pada Juli 2026.
Rio juga mengakui bahwa nelayan Morotai lebih banyak menggunakan minyak tanah dibanding Solar. Karena itu pemerintah telah mengusulkan kepada BPH Migas agar nelayan pengguna minyak tanah, khususnya kapal Pajeko, juga memperoleh BBM subsidi sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Bupati berjanji akan menginstruksikan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pendataan ulang seluruh nelayan, baik yang telah memiliki Kartu Kusuka maupun yang belum, sehingga penyaluran BBM subsidi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan menunjuk supplier khusus bagi hasil tangkapan nelayan ikan dasar atau kakap sebagai upaya memperbaiki tata niaga hasil perikanan di Kabupaten Pulau Morotai.Berita ini telah disusun dengan pola straight news, diawali kronologi aksi, konflik, tuntutan mahasiswa dan nelayan, kemudian diakhiri dengan tanggapan Wakil Bupati sebagai bentuk keberimbangan pemberitaan
Setelah hering berlanaung, presiden BEM Rifaldi Majid menegaskan, “ kami akan datang kembali, dan kami tidak mau mendengar presentasi masalah karna mahiswa ulang ulang presentasi masalah, yang mau kami dengar itu langka langka penyelesaian masaah di hari ini yang nantinya di selesaikan oleh wakil bupati dan pemerintah daerah,” tutup Rifaldi majid.