Batang, medianasional.id Dengan adanya penggelontoran dana yang langsung ke tingkat desa yang nilainya milyaran bisa berakibat fatal karena tidak diimbangi dengan peningkatan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi, alhasil banyak pembangunan di tingkat desa yang mengalami keterlamabatan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ).
Menurut Plt. Kepala Bapermasdes Kabupaten Batang Agung Wisnu Barata mengatakan, bahwa harus ada bimbingan teknis bagi perangkat desa, serta harus ada inovasi sistem APBDes serentak agar pembanguanan desa bisa berjalan lancar dan tidak meninggalkan permasalahan hukum di belakang hari. Kamis (28/2).
Maka dari itu Bapermades sudah melakukan kerjasama dengan penegak hukum guna pencegahan korupsi, yang di akibatkan adanya penyalah gunaan dana desa, bantuan keuangan provinsi, dana aspirasi anggota dewan baik itu aspirasi dewan pusat, daerah tingkat satu maupun tingkat dua yang nilainya hingga mencapai Rp 2 miliar per desa.
Agung Wisnu Barata pun menjelaskan bahwa tidak hanya permasalahan penegakan hukum saja, Bapermasdes juga memberikan bimbingan serta pelatihan terkait sistem keuangan desa yang berbasis teknologi bagi perangkat desa, narasumbernya dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Setiap desa harus terkoneksi dengan jaringan internet untuk mensukseskan program APBDes Serentak Desa berbasis IT kita sudah bekerja sama dengan layanan jasa jaringan internet (Indosat).
Lebih lanjut Agung mengatakan, Saya menginginkan desa bukan menjadi objek tapi menjadi subjek, karena menurut Undang – Undang Desa No. 6 tahun 2014 bahwa Pemerintah Desa sama kedudukanya dengan pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten. Maka rencananya bulan Maret nanti ada Deklarasi APBDes Serentak.
Maka desa harus di berdayakan dengan membangun sistem regulasi dan aturan hukum bagaimana penyusunan APBDes yang normatif yang harus ada dasar – dasarnya. Kalau sistem dan Sumber Daya Manusia sudah dibangun, desa akan lebih sejahtera. (Puji_Leksono)
