Kajen,medianasional.id
Pengadaan sapi dari anggaran ketahanan pangan Desa Langensari Kecamatan Kesi Kab. Pekalongan menuai sorotan, pasalnya dana yang dialokasikan pada tahun 2022 peruntukan pembangunan kandang dan pembelian Sapi raib tak tersisa, tentunya hal ini menjadi perhatian khusus APH.
(Kamis,7 Agustus 2025).
Dari keterangan warga Desa Langensari inisial T menyampaikan “bahwa terkait pembangunan kandang yang berlokasi disebelah lapangan sepakbola dibangun pada tahun 2022, dengan kondisi bangunan harbel, dan atapnya asbes.
“Setelah kandang selesai, beberapa bulan kemudian masih tahun 2022 pemerintah desa membeli 4 ekor sapi. Namun pada tahun 2023 pak kades menjual semua sapi tersebut,dan hingga sekarang ditahun 2025 tidak dibelikan kembali,”terangnya.
Hal senada juga dibenarkan warga setempat inisial R “Sejak sapi dijual pada tahun 2023 hingga kini 2025 tidak juga dibelikan kembali. akibatnya kandang kosong dan saat ini kondisinya sekarang mengalami kerusakan, kalau gak dipakai sesuai manfaatnya lama kelamaan ya mangkrak,”tegasnya.
“Kami sangat menyayangkan, anggaran negara yang diperuntukan untuk ketahanan pangan, justru seolah – olah dianggap uang pribadi oleh pak Kades. Harusnya kalau sapi dijual ya dibelanjakan lagi.
Karena warga desa saya yakin semua tau, bahwa hasil penjualannya, uangnya yang tau persis pak kades. Kalau harga /ekor saat itu kisarannya 17 juta laku, ya semurah – murahnya 15 juta x 4 ekor sudah kelihatan 60 juta, siapa yang gak mau uang,’ucapnya.
Kuat dugaan hasil penjualan sapi uang diperuntukkan untuk pribadi Kepala Desa.ironis anggaran peruntukan ketahanan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, justru terindikasi disalahgunakan kepala Desa.
Melihat fakta yang ada awak media melihat ada kebijkan kepala desa yang justru mengakibatkan kerugian negara. Hal ini dilihat dari anggaran peruntukan bangunan kandang sapi, yang terpantau mangkrak tidak terpakai dan kondisinya sudah mengalami kerusakan.
Miris dana negara dikuncurkan untuk kepentingan jangka panjang untuk peningkatan kesejahteraan warga. Namun kerap disalahkan gunakan para oknum okum kepala desa. (Sio).
