JAKARTA, medianasional.id- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai, terpilihnya kembali Indonesia menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C Tahun 2020-2021 dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berhasil terpilh untuk pertama kalinya menjadi eksternal auditor IMO Tahun 2020-2023 dalam Sidang International Maritime Organization (IMO) atau Organisasi Maritim Sedunia ke-31 di London, Inggris merupakan wujud eksistensi Indonesia di dunia Internasional.
Hal itu disampaikan Menhub saat mengikuti jumpa pers besama ketua BPK dan Menlu, di kantor BPK RI, Jakarta, Sabtu (30/11) Sore.
Dikatakannya,Ini memang hal yang membanggakan, karena pada saat berangkat kesana dan harus bertanding dengan negara lain sepertinya tidak mungkin menang.
“Tapi kekompakan kita disana untuk bersama menyampaikan pesan tentang apa yang sudah kita lakukan membuat akhirnya Indonesia dipercaya dan mendapat pengakuan di dunia internasional,” kata Menhub dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Ketua BPK Agung Firman Sampurna.
Lanjut Menhub, sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam gelaran pemilihan dalam Sidang IMO ke-31, Indonesia berhasil memenangkan dua pemilihan.
Pertama, terpilihnya kembali Indonesia menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C Tahun 2020-2021 dan Kedua, Badan Pemeriksa Keuangan RI berhasil terpilh untuk pertama kalinya menjadi eksternal auditor IMO Tahun 2020-2023.
Menurut Menhub, beberapa manfaat dari bergabungnya Indonesia ke dalam keanggotaan IMO di antaranya adalah Indonesia akan mendapatkan informasi-informasi penting dan terkini di bidang kemaritiman yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk semakin memajukan sektor maritim.
“Ke depannya juga bisa menawarkan anak muda kita bekerja sebagai volunter di IMO dengan harapan bisa bekerja tetap di sana,” ucap Menhub.
Ia menambahkan, setelah terpilih kembali menjadi anggota dewan IMO kategori C yang memliki kepentingan khusus dalam transportasi atau navigasi maritim yang juga diupayakan untuk mencerminkan representasi dari wilayah geografis negaranya.
Lebih jauh, Menhub mengungkapkan, Indonesia memiliki tiga isu yang menjadi fokus untuk dibahas di dalam Forum IMO.Pertama tentang lingkungan hidup dengan isu sampah plastik. Kedua, berkaitan dengan SDM vokasional di Indonesia di sektor maritim yang tidak kalah dengan negara lain. Ketiga, yaitu terkait peran perempuan yang sudah banyak berbuat untuk sektor maritim di Indonesia.
“Ketiga isu ini unik dan Indonesia mempunyai kepentingan akan hal tersebut, selain tentu saja masalah keselamatan dan keamanan,” ungkapnya.
Sementara itu, ditempat yang sama Menlu Retno Marsudi menjelaskan, kemenangan ini dikarenakan adanya kekompakan di antara tiga pihak yakni Kemenhub, BPK RI dan Kemenlu sehingga profesionalitas Indonesia dapat dipercaya dan diakui di kancah internasional.
“Kemarin kami bertiga bertemu bersama tim masing-masing dan membahas strategi pemenangan ini. Terutama untuk pemilihan external auditor ini sangat sulit karena kompetitornya Inggris (sebagai tuan rumah) dan Italia,” kata Menlu.
Ia mengaku, walau medannya sangat berat, tapi karena bersatu menyusun strategi, pada akhirnya pihaknya dapat memenangkan pertandingan ini.
Menurut Menlu, pihaknya menurunkan full team diplomat senior yang dipimpin oleh Rahmat Budiman untuk membantu lobi menjelang pemilihan dilakukan.
“Karena kekompakan kita menang, bahkan kemenangan ganda sekaligus bagi Indonesia,” ujarnya.
Sementara Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengucapkan terimakasih dan apresiasinya kepada Kementerian Perhubungan sebagai Ketua Delegasi di IMO dari Indonesia karena sudah bersatu dan solid untuk pemenangan Indonesia.
“Ke depannya BPK RI akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan kinerja IMO, sehingga diharapkan dapat mengumpulkan data dan informasi yang detail guna mendukung kemajuan maritim di Indonesia,” tuturnya.
Ketua BPK menjelaskan, dengan terpilihnya BPK sebagai eksternal auditor, maka BPK akan memeriksa laporan keuangan dan kinerja organisasi IMO dan dua institusi pendidikan di bawah IMO.
“Yakni World Maritime University (WMU) dan International Maritime Law Institute (IMLI),” tutupnya. (Zainal)
