BATANG, medianasional.Id.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, meninjau langsung penanganan medis para korban dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di RSUD Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Senin (28/9). Kunjungan kerja ini dilakukan guna memastikan penanganan kesehatan berjalan optimal dan seluruh korban mendapatkan perawatan terbaik tanpa dibebani biaya.
Dalam peninjauan tersebut, Wapres menegaskan bahwa keselamatan warga merupakan prioritas utama pemerintah. Ia meminta seluruh jajaran terkait untuk bergerak cepat memberikan kepastian medis kepada korban dan keluarganya, sekaligus memperketat pengawasan di lapangan.
“Hari ini saya langsung datang untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat. Bahwa penanganan kesehatan korban menjadi prioritas pemerintah,” ujar Wapres Gibran di RSUD Limpung.
Wapres menginstruksikan agar pasien yang masih dirawat tetap dilayani hingga kondisinya pulih sepenuhnya. Selain itu, akses pemeriksaan medis lanjutan juga harus dipermudah bagi korban yang telah pulang namun kembali mengalami keluhan kesehatan. Pemerintah memastikan seluruh mekanisme pembiayaan di fasilitas kesehatan ditanggung penuh agar tidak membebani keluarga korban.
Desak Investigasi Ilmiah dan Evaluasi Total
Insiden dugaan keracunan massal yang terjadi di Kecamatan Bawang sebelumnya telah menyebabkan ratusan warga, termasuk siswa sekolah dan anggota keluarga mereka, menjalani pemeriksaan darurat di sejumlah fasilitas kesehatan.
Terkait penyebab pasti kejadian, Wapres menjelaskan bahwa proses pemeriksaan laboratorium saat ini sedang berlangsung. Ia mendesak agar proses investigasi dipercepat demi mendapatkan hasil ilmiah yang akurat dan disampaikan kepada publik secara terbuka.
“Penyebab kejadian masih dalam proses pemeriksaan. Tapi investigasi harus segera dituntaskan dan penyampaian hasil investigasi harus secara transparan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bersama. Hasil investigasi nantinya tidak hanya penting untuk mengetahui penyebab kejadian, tetapi juga menjadi dasar evaluasi pelaksanaan program MBG,” terangnya.
Lebih lanjut, Wapres meminta adanya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keamanan pangan program MBG secara nasional. Evaluasi tersebut mencakup standarisasi higiene, prosedur pengolahan, batas waktu penyimpanan, rantai distribusi, hingga sistem pengawasan berkala.
“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, standar keamanan pangan harus dipastikan, dan setiap temuan harus segera diperbaiki. Kita ingin program prioritas Presiden ini memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan keamanan dan kualitas makanan sebagai prioritas,” tegas Gibran.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat melakukan investigasi awal pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Bawang. Ditemukan adanya ketidaksesuaian prosedur pengolahan makanan, yang berujung pada pemberian sanksi suspensi berat berupa pembekuan operasional dapur tersebut.
Pemerintah berharap hasil investigasi ini menjadi momentum krusial untuk membenahi manajemen mutu pangan, memperkuat pengawasan, dan menjamin kualitas makanan program prioritas nasional ini demi keselamatan seluruh masyarakat penerima manfaat.
