Jakarta, medianasional NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat peningkatan signifikan dalam evaluasi keterbukaan informasi publik. Nilai Self Assessment Questionnaire (SAQ) pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 mencapai 100, meningkat 37 poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 63. Capaian tersebut dipaparkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (11/11).
Didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, keterbukaan harus menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Buat kami di Provinsi NTB, keterbukaan informasi ini bukan soal pemenuhan kewajiban lagi, tapi ini soal corporate culture juga. Ini sudah jadi budaya birokrasi,” ujar Iqbal.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan kebutuhan pemerintah untuk membangun kepercayaan dan memperoleh dukungan masyarakat. Kepercayaan publik hanya dapat tumbuh apabila pemerintah menyampaikan informasi yang kredibel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang butuh terbuka itu kita karena kita butuh dukungan publik. Dan itu muncul, dukungan publik itu muncul dari trust. Trust itu muncul dari informasi yang kredibel yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov NTB memperkuat pengelolaan informasi melalui integrasi dan konsolidasi data lintas perangkat daerah serta keterhubungan dengan 10 kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Upaya ini mencakup lebih dari 800 poin data dan menjadi bagian dari penguatan ekosistem NTB Satu Data.
Pemprov NTB juga telah membangun dashboard informasi yang memungkinkan masyarakat tidak hanya mengakses data mentah, tetapi juga informasi yang telah diolah menjadi infografis dan analisis agar lebih mudah dipahami serta dimanfaatkan.
“Jadi ke depan, sekarang kita sudah menyelesaikan yang namanya dashboard sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan akses ke data yang mentah, tetapi juga mendapatkan akses ke data yang sudah matang dalam bentuk infografis, kemudian dalam bentuk analisis,” jelasnya.
Gubernur juga menekankan bahwa keterbukaan informasi harus berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Aspirasi yang dihimpun melalui Musrenbang dan kanal pengaduan menjadi salah satu bahan dalam perumusan kebijakan. Di antaranya pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menata pelaporan kerusakan infrastruktur secara lebih sistematis, serta pengembangan program Desa Berdaya.
Capaian SAQ 100 tersebut didukung penguatan koordinasi antarperangkat daerah, pembenahan pelayanan PPID, serta penyediaan informasi yang semakin mudah diakses. Namun, bagi Gubernur Iqbal, ukuran keberhasilan keterbukaan informasi tidak semata-mata terletak pada nilai evaluasi atau banyaknya dokumen yang dipublikasikan.
“Pada akhirnya, keterbukaan informasi harus membuat masyarakat semakin percaya kepada pemerintah, mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah, serta memiliki ruang untuk ikut mengawasi dan menentukan arah pembangunan. Sebab, kepercayaan publik tidak cukup diminta, tetapi harus dibangun melalui keterbukaan dan dibuktikan melalui kerja nyata.”
