Lombok Barat, medianasional.id — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan tata kelola keuangan, memperkuat soliditas aparatur sipil negara (ASN), serta menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah (PR) pembangunan daerah. Hal tersebut mengemuka dalam arah kebijakan pimpinan daerah menyusul pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat, Drs. H. Fauzan Husniadi, M.M.
Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, S.Th.I., menyampaikan bahwa tantangan terbesar pemerintah daerah saat ini adalah memperbaiki tata kelola keuangan yang masih menjadi catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tata kelola keuangan masih menjadi catatan dari KPK yang harus kita selesaikan bersama mulai hari ini. Tidak boleh lagi ada ketakutan yang berlebihan dalam merealisasikan anggaran, asalkan tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku,” ujar Nurul Adha dalam arahannya.
Ia menekankan pentingnya peran Sekda sebagai “komandan ASN” untuk merangkul seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja secara kolektif. Nurul Adha secara tegas menginstruksikan agar tidak ada lagi per Kotak-kotakan atau kubu-kubuan di internal birokrasi pasca-seleksi jabatan. Seluruh jajaran diminta bersatu padu membangun Lombok Barat sebagai “rumah besar” bersama.
Selain penataan birokrasi dan keuangan, Pemkab Lombok Barat memfokuskan perhatian pada sejumlah isu krusial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, di antaranya:
Pengentasan Kemiskinan dan Stunting: Angka kemiskinan Lombok Barat tercatat berada di kisaran 11,60 persen, dengan prevalensi stunting pada angka 8,93 persen.
Anak Tidak Sekolah (ATS): Pemerintah daerah menaruh perhatian serius pada ribuan anak usia sekolah—khususnya jenjang SMA yang merupakan kewenangan tingkat provinsi—yang tercatat belum mengenyam pendidikan, serta mengoptimalkan pelacakan datanya di lapangan.
Penanganan Sampah Pariwisata: Persoalan kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan wisata strategis seperti Senggigi, menjadi prioritas agar keindahan destinasi tetap terjaga dari persoalan sampah harian.
Di sisi lain, Sekda Lombok Barat H. Fauzan Husniadi menyatakan kesiapannya untuk langsung tancap gas. Langkah taktis terdekat meliputi percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan dan akuntabel, serta persiapan pembahasan perencanaan anggaran tahun berikutnya.
Dengan terjalinnya komunikasi yang harmonis antara jajaran eksekutif, legislatif, serta dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat, Pemkab Lombok Barat optimistis dapat mengejar ketertinggalan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.
