Mukomuko, redaksimedinas.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mukomuko, Armansyah, ST, menyayangkan adanya selentingan kabar angin, bahwa ada salah satu Konsultan Perencanaan (KP) proyek – proyek di kabupaten setempat, diduga tidak pernah mengawasi serta turun langsung ke lapangan.
Kalau berbicara pada aturan yang sebenarnya, kontraktor tersebut tidak boleh melaksanakan pekerjaan sebelum adanya semacam kontrak kerja dan gambar, sebagai pedoman pekerjaan tersebut. “Apalagi kabarnya KP itu, tidak pernah turun untuk mengawasi ke lapangan. Dari mana datangnya KP tersebut tidak menjadikan persoalan. Yang penting tata cara pekerjaanya yang profesional, itu yang kita kehendaki. Soal datang dari manapun juga, tak mengapa”, ujar Armansyah ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya.
Solusinya kata Armansyah, yang diusung melalui Partai Politik (Parpol) Gerindra tersebut, DPUPR setempat harus jeli menyikapi perihal semacam itu. Agar pelaksanaan pekejaan proyek-proyek untuk masa mendatang menggunakan KP yang benar – benar profesional dalam bekerja.
“Tak peduli itu bawaan siapa. Karena pada tahun ini, kita tidak mau lagi, mendengar kabar – kabar yang tak sedap itu. Pihak PUPR harus mengambil sikap, yang tidak menyalahi aturan”, tukas Armansyah.
Karbar tersebut dikeluhkan kontraktor lokal ketika curhat via telephone, kepada media ini. Adapun pekerjaannya tersebut, paket pengoralan tahun anggaran 2017 lalu, berinisial RA itu. Dirinya mengeluh akibat KP proyek pengoralan jalan kebun masyarakat yang dikerjakan tersebut KP tidak pernah mengawasi pekejaan di lapangan sampai pekerjaan itu selesai, kata RA.
Menurut RA, dirinya tidak mempunyai acuan dalam bekerja. Akibat dari hal tersebut dia mengaku mengalami kerugian yang sangat signifikan. Berdasarkan pengakuanya, material jenis koral/sirtu, dia harus nombok sampai 105 m³. Lebih parahnya lagi kata RA, pelaksanaan pekerjaannya dimulai sebelum perencanaan berupa gambar serta Rencana Anggaran Belanja-nya (RAB) dan kontraknya keluar.
“Pekerjaan sudah selesai, baru kontraknya keluar. Konsultannya, kebutulan datang dari pulau Jawa, dan tinggal di SP 6. Waktu titik nolnya saja, ada perwakilan KP itu datang. Selama perkerjaan berjalan, sama sekalipun KP tidak pernah turun ke lapangan. Bahkan pada saat opname saja, saya ajak – ajak KP nya tidak ada juga yang mau datang”, ujar RA.
Menurut pengakuan RA, dia bekerja tidak ada patokan, alias meraba – raba. “Kita bekerja main kira – kira saja. Berpatokan sama orang yang item kerjanya sama dengan kita. Mereka bilang ketebalan koralnya 20 cm, maka itulah yang kita ikuti,” pungkas RA.(Aris)
