Keterangan foto : Ratusan Massa Saat memasuki Kantor DPRD.
Lampung Utara, redaksimedinas.com- Komunitas Kontraktor Lampung Utara Bersatu (K2LUB) dan elemen masyarakat serta Kepala Desa dan Perangkatnya se-Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menggelar aksi demo untuk menuntut tunggakan dana hak para kontraktor(PHO), dan Anggaran Dana Desa(ADD) tahun 2017, yang berlangsung dari jalan Jendral Sudirman dan diakhiri sampai pada gedung DPRD setempat. Rabu (7/3/2018).
.
Menurut kuasa hukum K2LUB Samsi Eka Putra SH. pihaknya sudah tujuh kali menggelar aksi demo ini, namun tidak ada tanggapan seperti yang diminta, diakui dirinya, pihaknya hanya mendapatkan janji-janji palsu dan harapan-harapan palsu belaka.
.
“Sudah tujuh kali kami berdemo, meminta ribayarkan uang muka proyek, kemudian kami menanyakan dana PHO, karena terkait dengan kontraktor, tentunya bersangkutan dengan hak orang banyak. Satu harapan kami karena sudah sampai tujuh kaki ini tidak ada solusi maka kami minta yaitu nonaktifkan bupati Agung Ilmu Mangkunegara dan cepat diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku,”tegasnya.
Keterangan foto : masa K2LUB dan elemen masyarakat saat menyampaikan orasinya didepan gedung DPRD.
.
Dirinya menyebutkan, Untuk sektor pelayanan kesehatan, banyak masyarakat miskin yang tidak bisa menikmati kesehatan gratis itu seperti program nawacita yang telah di canangkan oleh presiden.
.
“Ini adalah suara rakyat, sekarang kami menderita, sekarang kami butuh pengayoman, kami sudah berkali kali berupaya pendekatan secara persuasif, tapi tetap tidak ada solusi.
Untuk itu, Kami percayakan kepada para wakil rakyat, untuk menyuarakan hak-hak kami, jadi kesimpulan nya, dengan persoalan seperti dimaksud, mohon kiranya bupati untuk hari ini juga dinonaktifkan dan di proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku,”ungkapnya.
.
Sementara itu, dari perwakilan Kepala Desa (Kades) Andi Sabak Menyampaikan, dirinya beserta kaur dan kasi desa, dari beberapa kecamatan hadir untuk menanyakan hak mereka,”berkaitan dengan ADD apapun yang direncanakan oleh pemda yang mengesahkan yaitu DPRD. jadi kami menanyakan apakah add ini sudah disahkan. Karena pada dana ADD bukan hanya gajih saja yang ada didalamnya tapi operasional Desa pun dananya dari situ, kalau memang itu sudah disahkan kenapa kami tidak dibayar,” kata Andi.
.
Selain itu menurut Andi program nawacita presiden tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS) kesehatan yang ditanggung oleh daerah, untuk peserta baru tidak berlaku lagi, dalam hal ini yang ada Peserta Bantuan Iuran Daerah (PBID) tidak menerima lagi ada peserta yang baru, karena ada pasien yang merupakan warga desanya saat menjalani pengobatan di RSUD setempat harus bayar. “kami mendapatkan kartu kis itu langsung dari pusat melalui kantor Pos, tapi kenapa kami tidak bisa untuk menikmati program kesehatan gratis itu, “ucapnya.
.
Kemudian setelah pihak DPRD memanggil beberapa perwakilan dari pendemo tersebut untuk berdialog didalam rungan rapat sekretariat setempat, mereka sepakat akan mengirimkan surat kepada Pemerintah Pusat Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) serta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, untuk meminta petunjuk penyelesaian persoalan tersebut.
Keterangan foto : Ketua DPRD Lampung Utara, Hi Rahmad Hartono didampingi oleh Wakil Ketua Satu, Nurdin Habim. .
“Jadi setelah kami berdialog dengan DPRD, yang diterima langsung oleh Ketuanya bapak Rahmat Hartono yang didampingi juga oleh Wakil satu serta anggota dewan dari beberapa fraksi, kesimpulan yang kami dapatkan didalam, bahwa pihak DPRD Lampura akan surati Kementerian dan bapak presiden langsung untuk menaggapi berbagai persoalan keuangan dikabupaten Lampura ini, ” ujar kuasa hukum K2LUB Samsi Eka Putra, didepan gedung DPRD setempat. Rabu (7/3/2018). (Red/*1L)
