Ambon, medianasional.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, memberikan tanggapan mengenai Isu Polemik Uang Makan Minum dan Uang Perjalanan Dinas yang tengah menjadi perbincangan di masyarakat Kota Ambon.
Joy Adriaansz, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon yang juga menjabat sebagai Juru Bicara (Jubir) Pemkot Ambon mengatakan bahwa, hal tersebut masih dalam tahap Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Joy, hal tersebut merupakan bagian dari tugas rutin tahunan yang dilakukan oleh pihak BPK, untuk melakukan audit keuangan terhadap Pemerintah Kota Ambon. Saat ini, proses pemeriksaan baru sampai pada tahap konfirmasi data pemeriksaan, kata Jubir kepada media melalui telepon selulernya, Rabu (17/4/23).
” Proses pemeriksaan terdiri dari dua tahapan besar, yaitu Audit Pendahuluan dan Audit Rinci. Audit pendahuluan sudah dilakukan dengan permintaan data awal, sedangkan saat ini sedang berada pada tahap Audit Rinci yang terdiri dari empat tahapan. Tahapan ketiga dan keempat adalah penyampaian temuan sementara yang akan ditanggapi oleh SKPD terkait, dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang masih belum dilakukan, ” jelas Joy.
Oleh karena itu, Joy menegaskan bahwa informasi yang beredar dikalangan masyarakat tentang penyelewengan dana sebesar yang disebutkan belum tentu menjadi temuan akhir. Karena pada prinsipnya, hasil tersebut belum menjadi temuan yang disampaikan pihak pemeriksa yang dalam hal ini adalah BPK kepada Pemkot.
” Pemkot Ambon selalu menjunjung tinggi aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Keterbukaan Informasi Publik sesuai Undang-Undang No 14 tahun 2018, dan akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagai finalisasi untuk menjaga kepercayaan publik. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu menunggu hingga temuan resmi dikeluarkan dan memberikan dukungan kepada pihak berwenang untuk memastikan keuangan negara digunakan dengan tepat, ” demikian penjelasan Jubir Pemkot Ambon, Joy Adriaansz.
