Jakarta, medianasional.id – Dengan adanya berbagai macam pelanggaran hukum dan ham di Papua dan Papua Barat yang saat ini kian masif dan sistemik, berdasarkan Fakta yang membuktikan bahwa adanya perampokan kekayaan Papua sejak lama namun sengaja dibiarkan seperti adanya pertambangan liar, ilegal lodging dan pencurian aneka hayati alam di Papua.
Hal ini dikatakan oleh Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, Gabriel Goa, kepada media ini, Jumat (17/1/2020).
Lanjut dia, lebih parah lagi dengan masuknya narkoba dan miras serta industri seks ke Papua di wilayah-wilayah pertambangan liar dan pembalakan liar.
Ia juga menuturkan tentang masyarakat Komunal atau pemilik hak ulayat semakin dikriminilisasi dan didiskriminasi apabila bersuara kritis dengan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan Papua.
Dengan adanya masalah ini, Tersentak nurani kemanusian terhadap Persoalan Ham dan Keadilan di Papua oleh Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA dengan empat desakan diantaranya :
Pertama, mendesak Anggota DPR dan DPD serta DPRD Provinsi khususnya Papua dan Papua Barat untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi dan Gubernur Papua serta Papua Barat, terkait dengan pembiaran perampokan hasil sumber daya alam Papua melalui ilegal mining dan pembalakan liar serta maraknya narkoba, industri sex dan miras serta menindak tegas Pejabat dan Aparat yang terlibat untuk diproses hukum.
Ke-dua, mendesak Negara agar segera menghentikan kriminalisasi dan diskriminasi hukum dan Ham terhadap Orang Asli Papua.
Ke-tiga, mendesak Presiden Jokowi segera melakukan Dialog Keadilan Papua, bukan Krimilisasi dan Diskriminasi terhadap orang asli Papua.
Ke-empat, mendesak KPK RI segera menyelidiki dan memproses hukum terhadap perampokan Dana Otsus Papua karena Papua dan Papua Barat Negeri Kaya Raya, tapi termiskin di Indonesia.
“Saya berharap dengan adanya ke empat desakan ini, dapat menjadi perhatian serius oleh presiden untuk masyarakat Papua,” Pungkasnya.
