INDRAMAYU, medianasional.id – Penyaluran bantuan pangan (banpang) beras di Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu memicu polemik tajam. Pemerintah Desa (Pemdes) Kalianyar secara terbuka memprotes akurasi data kemiskinan (desil) pemerintah pusat yang dinilai karut-marut dan tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
.
Kasi Pemerintahan sekaligus Operator SIKS-NG Desa Kalianyar, Mufti Ali, mengungkapkan bahwa dari total 1.320 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), banyak alokasi bantuan yang justru jatuh ke tangan warga ekonomi mampu dan usia produktif. Sebaliknya, warga jompo dan keluarga prasejahtera yang kelaparan malah tereliminasi dari daftar karena tercatat di kelompok desil tinggi (Desil 6–10).
.
“Fakta di lapangan sangat ironis dan menyayat hati. Banyak lansia yang secara riil sangat miskin, tetapi data desilnya tinggi sehingga tidak terdata sebagai penerima bantuan,” ujar Mufti Ali, Jumat (28/8/2026).
.
Dalam program ini, Perum Bulog menyalurkan total 39,6 ton beras (3.960 karung) ke Desa Kalianyar, dengan jatah 30 kg beras per KPM.
.
Akibat ketimpangan data tersebut, Pemdes Kalianyar mendesak agar sistem aplikasi SIKS-NG di tingkat desa diberikan akses penuh untuk mengubah dan menentukan status desil warga secara berkala. Mereka meminta kewenangan fleksibel untuk mengganti KPM yang sudah mampu, pindah, atau meninggal dunia agar aparatur desa tidak terus-menerus dibenturkan dengan konflik horizontal di tengah masyarakat.
