KENDAL – MEDIANASIONAL.ID-Rencana Pemerintah Kabupaten Kendal menerapkan metode Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi pengisian jabatan perangkat desa mendapat perhatian dari kalangan aktivis. Penggunaan sistem berbasis komputer tersebut dinilai dapat membuat proses seleksi lebih terukur. Namun, transparansi, keamanan hasil ujian, serta potensi intervensi dan manipulasi nilai menjadi hal yang harus diantisipasi sejak awal.
Pejuang Marhaenis Nusantara
Ketua Pejuang Marhaenis Nusantara (PMN) Kabupaten Kendal, Moh Roji atau akrab disapa Dhe Roji, meminta Pemkab Kendal memastikan seluruh tahapan seleksi perangkat desa berlangsung secara profesional, transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi. Hal itu disampaikannya kepada media, Senin (2/11/2026).
“Seleksi perangkat desa dengan CAT itu bagus karena berbasis sistem komputer. Tetapi yang harus diperhatikan itu bukan hanya pelaksanaan tesnya menggunakan komputer. Yang lebih penting lagi adalah kepastian dan keamanan hasil atau skor peserta benar-benar valid, transparan dan tidak diintervensi dari pihak mana pun,” ujar Dhe Roji.
Menurutnya, penggunaan teknologi tidak serta-merta menjamin proses seleksi terbebas dari persoalan. Pemerintah daerah dan panitia penyelenggara harus memastikan adanya sistem pengamanan data, pencatatan hasil ujian, serta rekam digital yang memungkinkan nilai setiap peserta ditelusuri dan diverifikasi apabila muncul keberatan.
“Kalau profesional menggunakan sistem CAT, maka panitia harus bisa memastikan setiap nilai memiliki rekam digital dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya kemudian ada peserta merasa mendapatkan skor tertentu, tetapi hasil akhirnya berbeda, itu harus bisa diverifikasi. Jangan sampai ada gugatan nilai yang berdampak sosial berkepanjangan,” tegasnya.
Transparansi dan Pengawasan Jadi Kunci
Dhe Roji menilai transparansi merupakan salah satu faktor penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pengisian perangkat desa. Karena itu, peserta maupun masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai seluruh mekanisme seleksi, mulai dari tahapan pelaksanaan, sistem penilaian, pengamanan data, hingga prosedur pengajuan keberatan terhadap hasil ujian.
Ia juga mengingatkan agar panitia memastikan tidak ada tekanan maupun intervensi dari pihak tertentu yang berpotensi memengaruhi hasil seleksi. Menurutnya, keterbukaan proses menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya kecurigaan di tengah masyarakat.
“Kalau prosesnya bersih, profesional, transparan dan tidak ada intervensi, maka tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Dengan semakin terbuka mekanismenya, maka semakin kecil ruang munculnya kecurigaan,” katanya.
Lebih lanjut, Dhe Roji menegaskan bahwa apabila seleksi benar-benar menggunakan CAT dan melibatkan pihak independen, seluruh pihak harus menghormati hasil yang diperoleh berdasarkan kemampuan masing-masing peserta.
“Kalau sudah menggunakan CAT dan melibatkan pihak independen, jangan sampai ada tekanan atau intervensi untuk mengarahkan siapa yang harus lulus. Biarkan hasil seleksi berbicara berdasarkan kemampuan peserta,” ujarnya.
Ia menekankan, kesempatan menduduki jabatan perangkat desa harus diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan dan memperoleh hasil terbaik sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Faktor di luar kompetensi tidak boleh memengaruhi penentuan kelulusan.
“Siapa pun pesertanya, kalau memang mendapatkan nilai terbaik dan memenuhi persyaratan, itulah yang harus mendapatkan kesempatan. Pastikan tidak ada faktor lain di luar kompetensi yang menentukan hasil akhir,” pungkasnya.
CAT Bukan Sekadar Modernisasi Seleksi
Penggunaan CAT pada dasarnya dapat membantu proses seleksi menjadi lebih terukur karena penilaian dilakukan secara sistematis. Namun, teknologi hanyalah instrumen. Integritas proses tetap bergantung pada bagaimana sistem dirancang, diawasi, diamankan, dan dipertanggungjawabkan.
Sejumlah aspek yang perlu diperhatikan meliputi kejelasan aturan, validitas soal dan sistem penilaian, keamanan perangkat, rekam digital hasil ujian, transparansi pengawasan, serta ketersediaan mekanisme keberatan dan verifikasi apabila peserta mempertanyakan hasil seleksi.
Dengan demikian, keberhasilan penerapan CAT tidak cukup diukur dari penggunaan komputer dalam pelaksanaan ujian. Hal yang lebih penting adalah memastikan teknologi tersebut benar-benar menjadi instrumen untuk menjaga keadilan, objektivitas, dan akuntabilitas.
Seleksi perangkat desa juga memiliki dimensi sosial yang kuat karena hasilnya berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Apabila proses seleksi menimbulkan ketidakpercayaan, dampaknya tidak hanya dirasakan peserta yang dinyatakan lulus maupun tidak lulus, tetapi juga berpotensi memengaruhi hubungan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Karena itu, tuntutan agar seluruh tahapan seleksi berlangsung profesional, transparan, objektif, dan bebas intervensi patut menjadi perhatian Pemkab Kendal serta panitia penyelenggara. Hasil seleksi yang dapat dijelaskan, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan akan lebih mudah diterima masyarakat, siapa pun peserta yang akhirnya dinyatakan lolos.(@)
