Diketahui , kegiatan ini diprakarsai oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN), bertempat di Blue Sky Hotel Balikpapan, Senin (25/3/2024).
Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari sejak 25-26 Maret 2024 tersebut, diawali dengan pemaparan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbu Pati. Tentang konsep pembagian wilayah di IKN, dan Plh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Amran, tentang kebijakan perubahan administrasi wilayah provinsi Kaltim, Kabupaten PPU, Kabupaten Kukar paska adanya IKN.
Sementara itu Sekda Kukar, Sunggono, dalam paparannya mengatakan dalam Undang-Undang IKN nomor 21 tahun 2023, disebutkan kawasan strategis nasional IKN Nusantara mencakup area darat 152.660 hektare (ha) dan perairan laut 69.769 ha. Dimana disampaikannya bahwa wilayah Kabupaten Kukar yang masuk delineasi IKN meliputi Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Samboja, Kecamatan Sangasanga, Kecamatan Muara Jawa. Termasuk salah satu kecamatan yang baru dimekarkan pada tahun 2020, yakni Kecamatan Samboja Barat.
Ditambahkannya, ada beberapa hal yang menjadi pembahasan penting Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Diantaranya terkait pembahasan batas wilayah dan administrasi Kabupaten Kukar. Karena terdapatnya wilayah kecamatan, desa atau kelurahan yang terpotong oleh delineasi IKN. Permasalahan kewilayahan dengan IKN.
Cakupan wilayah kecamatan yang tidak memenuhi syarat jumlah minimal desa atau kelurahan dan jumlah penduduk. Permasalahan pemukiman penduduk dengan IKN. serta Permasalahan Fasilitas Umum (Fasum) atau Fasilitas Sosial (Fasos) dengan IKN.
“Diperlukan penataan ulang terhadap wilayah administrasi kelurahan atau desa yang wilayahnya sebagian masuk dalam delineasi IKN, dan khusus terhadap wilayah Kelurahan Jawa (Kecamatan Sangasanga -red), Kelurahan Muara Kembang, Kelurahan Tama Pole (Kecamatan Muara Jawa -red) diusulkan batas delineasi IKN menyesuaikan garis batas administrasi yang telah ada,” ucap Sunggono.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan perubahan Undang-Undang IKN nomor 3 tahun 2022 menjadi Undang-Undang IKN nomor 21 tahun 2023, berdampak perubahan wilayah administrasi wilayah Kabupaten Kukar. Dimana menurutnya terdapat batas administrasi yang tidak saling berhimpitan atau wilayah lepas antara wilayah Kabupaten Kukar dengan wilayah IKN.
Pada kesempatan tersebut, dirinya menyampaikan beberapa yang menjadi aspirasi dari Pemoab Kukar. Diantaranya perlu adanya penyesuaian kembali terhadap penarikan batas wilayah terhadap wilayah delineasi IKN dengan batas administrasi Kabupaten Kukar. Dan dalam proses penyesuaian batas wilayah delineasi IKN, agar melibatkan unsur pemkab dan kota yang berbatasan langsung dengan wilayah IKN.
Adanya penegasan batas wilayah administrasi kelurahan atau desa yang sebagian wilayahnya berada di wilayah delineasi IKN, dan sebagian wilayahnya berada di administrasi Kabupaten Kukar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap desa yang terpotong IKN dimana pemukiman atau penduduknya masih tetap berada di wilayah Kabupaten Kukar antara lain seperti Desa Jonggon Desa, Desa Sungai Payang, Desa Bakungan, Desa Loa Duri Ulu, dan Desa Loa Duri Ilir.
Sehingga batas wilayah akan menyesuaikan dengan batas delineasi IKN Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023. Serta terhadap wilayah kelurahan yang hanya sebagian kecil saja wilayahnya masuk delineasi IKN, diharapkan tetap berada di Kabupaten Kukar. Seperti Kelurahan Jawa (89,05 ha -red), Kelurahan Muara Kembang (23,35 ha -red), dan Kelurahan Tama Pole (16,57 ha -red).
Dan untuk isu strategis dan usulan, Sunggono mengatakan bahwa terhambatnya investasi dan pelayanan administrasi pada wilayah yang belum jelas status wilayahnya. Perlu adanya penyelarasan pola ruang dan struktur ruang RDTR KSN IKN yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Kabupaten Kukar.
“Usulan akses jalan Jonggon Sepaku dan usulan pengembangan infrastruktur wilayah dapat dijadikan prioritas, sehingga dapat memberikan dampak positif sebagai daerah mitra IKN,” pungkas Sunggono.
