Ambon, medianasional. Id – Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, S.T., menegaskan komitmennya, dalam memperjuangkan ketahanan pangan dan sektor perikanan di Maluku. Dalam konferensi pers bersama insan pers di Amaris Hotel pada Sabtu (8/2/2025), ia menyoroti tantangan besar yang dihadapi petani dan nelayan, mulai dari mahalnya pupuk, kurangnya bantuan benih unggul, hingga minimnya infrastruktur penyimpanan hasil laut.
“Kita akan melaksanakan panen raya pada Senin, 10 Februari 2025. Tapi di lapangan, kita menemukan bahwa mahalnya pupuk dan terbatasnya subsidi masih menjadi kendala utama bagi petani. Saya berharap pemerintah lebih serius dalam menata distribusi pupuk, bantuan benih unggul, serta kebijakan pangan yang adil bagi daerah seperti Maluku dan Papua,” ujar Saadiah.
Melalui perjuangannya di Senayan, Maluku berhasil mendapatkan bantuan benih unggul untuk 19.000 hektare lahan pertanian. Langkah ini diharapkan mampu menjadikan Maluku sebagai kawasan swasembada pangan, dengan tidak hanya mengandalkan beras, tetapi juga mengembangkan sagu, kasbi (singkong), dan keladi sebagai alternatif pangan lokal.
Revolusi Perikanan: Maluku Butuh Infrastruktur Hilirisasi!
Selain sektor pertanian, Saadiah juga menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap hilirisasi perikanan di Maluku. Ia menegaskan bahwa Maluku sebagai provinsi maritim seharusnya tidak hanya menjadi pemasok ikan mentah, tetapi juga memiliki infrastruktur penyimpanan dan pengolahan ikan yang modern.
“Kalau Bulog punya gudang untuk menyimpan beras, maka Maluku juga harus punya cold storage untuk ikan. Potensi perikanan kita sangat besar, tapi jika tidak ada hilirisasi, kita hanya akan jadi penonton di tanah sendiri,” tegasnya.
Dalam skema perikanan terukur yang sedang diuji coba di Zona 03 dan 718 (Aru dan sekitarnya), Saadiah menegaskan bahwa kebijakan ini harus benar-benar menguntungkan masyarakat Maluku. Jika regulasi yang ada malah merugikan daerah, maka pihaknya akan menolak dengan tegas.
“Saya sudah menyampaikan di rapat Komisi IV bahwa jika skema ini justru merugikan masyarakat Maluku, maka kami akan menolak. Regulasi harus diubah agar hasil laut kita benar-benar bisa dinikmati rakyat Maluku, bukan hanya investor besar,” tegasnya.
Revitalisasi Rempah: Kembalikan Kejayaan Cengkeh dan Pala!
Tak hanya pangan dan perikanan, Saadiah juga menyoroti pentingnya peremajaan cengkeh dan pala yang merupakan komoditas unggulan Maluku. Selama tiga tahun berturut-turut, konsep revitalisasi masih belum berjalan optimal, sehingga pemerintah harus lebih serius dalam memastikan keberlanjutan industri rempah.
“Cengkeh dan pala adalah primadona Maluku, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, kita akan kehilangan daya saing. Pemerintah harus hadir dengan program yang konkret, mulai dari distribusi bibit unggul, pendampingan petani, hingga jaminan pasar yang stabil,” ujarnya.
Sebagai penutup, Saadiah menegaskan bahwa perjuangan untuk Maluku tidak bisa dilakukan sendiri. Ia berharap dengan adanya gubernur baru, komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat semakin erat agar regulasi yang menghambat kemajuan Maluku bisa diubah.
“Regulasi harus berpihak pada rakyat! Jika tidak diubah, Maluku akan terus dirugikan. Kita harus bersatu membawa aspirasi Maluku ke Senayan!” pungkasnya.
