Medianasional.id, Maluku – Pada Rabu (8/1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku, Dr. Djalaludin Salampessy, S.Pi., SH, M.Si, memimpin rapat koordinasi OPD yang membahas persiapan program kerja Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang diadakan di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Maluku tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan setiap instansi dalam mengimplementasikan program-program strategis sesuai dengan arah kebijakan dalam APBD 2025 serta RPJMD teknokratis yang telah diselaraskan dengan visi dan misi Gubernur terpilih.
Dr. Salampessy mengungkapkan bahwa, fokus utama dalam rapat ini adalah ketahanan pangan, dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku diharapkan dapat mengimplementasikan program yang mendukung ketersediaan pangan daerah. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah pada tahun 2025. Dinas Ketahanan Pangan akan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk memastikan pasokan pangan yang cukup dan berkualitas.
Selain itu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku memaparkan target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 660 miliar rupiah pada tahun 2025. Optimasi pajak dan retribusi daerah, serta kerjasama dengan kabupaten/kota dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), akan menjadi langkah strategis untuk mencapai target tersebut.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) juga menyampaikan, rencana pemberdayaan desa yang mencakup alokasi Dana Desa, penguatan kapasitas SDM pemerintah desa, serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDesma, yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Biro Pemerintahan Provinsi Maluku turut menyoroti pentingnya kerjasama antar pemerintahan. Dr. Salampessy menyebutkan bahwa, Gubernur Maluku terpilih, Hendrik Lewerissa, baru saja melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat untuk membahas potensi kerjasama di sektor perbankan, pendidikan, dan kesehatan, guna mempererat hubungan antar provinsi.
Dalam sektor pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Maluku telah merancang kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan penanaman padi gogo di 56.000 hektar lahan pada tahun 2025. Program ini melibatkan pemerintah desa sebagai mitra utama dalam penyediaan pangan.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menekankan, pentingnya keberhasilan program-program kesehatan, terutama dalam memastikan ketersediaan alat kesehatan, tenaga medis, dan layanan kesehatan yang prima. Program MBG juga menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan akses pangan bergizi bagi masyarakat.
Dinas Pendidikan, di sisi lain, menyampaikan, kesiapan untuk memastikan gaji guru dan insentif di daerah terpencil terbayar tepat waktu, serta pemenuhan fasilitas pendidikan untuk mendukung pendidikan berkualitas, khususnya untuk anak usia dini dan difabel.
