KENDAL –medianasional.id- Peternak yang tergabung dalam Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kendal mengeluhkan anjloknya harga telur ayam yang terjadi sejak usai Idulfitri 2026. Mereka menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan mampu menyerap produksi telur lokal hingga kini belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan harga di tingkat peternak.
Ketua KPUS Kendal, Suwardi, mengatakan harga telur di tingkat peternak saat ini hanya berkisar Rp22.000 per kilogram. Angka tersebut dinilai jauh di bawah harga acuan pemerintah dan tidak sebanding dengan biaya produksi yang terus meningkat.
“Sejak Idulfitri harga telur di kandang hanya sekitar Rp22.000 per kilogram. Sementara sebagian besar bahan baku pakan masih mengandalkan impor sehingga kenaikan dolar sangat berpengaruh terhadap biaya produksi kami,” ungkapnya, Kamis (4/6/2026).
Menurut Suwardi, tekanan terhadap peternak semakin berat karena sepanjang Mei 2026 harga pakan ternak mengalami kenaikan hingga tiga kali. Di sisi lain, produksi telur nasional saat ini mengalami kelebihan pasokan atau over supply yang diperkirakan mencapai sekitar 10 persen.
“Harga telur terus terpuruk. Kita sudah over supply sampai 10 persen,” ujarnya.
Di tengah kondisi tersebut, para peternak menaruh harapan besar pada Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu solusi untuk menyerap kelebihan produksi telur. Namun, mereka menilai pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya berpihak kepada peternak lokal.
Suwardi menjelaskan, sebagian pengelola MBG masih melakukan pembelian telur berdasarkan mekanisme pasar sehingga harga yang diterima peternak tetap rendah. Padahal, kebutuhan telur untuk program tersebut cukup besar dan berpotensi menjadi instrumen stabilisasi harga di tingkat peternak.
“Sebagian pengelola MBG masih melakukan pembelian telur berdasarkan mekanisme pasar sehingga harga yang diterima peternak tetap rendah,” sambungnya.
Ia menuturkan, pembayaran kepada pengelola MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, peternak berharap pembelian telur untuk kebutuhan MBG juga mengikuti Harga Acuan Pembelian (HAP) Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024, yakni sebesar Rp25.000 hingga Rp26.500 per kilogram di tingkat peternak.
“Kami berharap BGN turun tangan dan lebih tegas, agar pengelola MBG membeli telur sesuai harga acuan pemerintah. Jangan sampai peternak terus ditekan dengan harga rendah, sementara pembayaran program tetap mengacu pada harga pemerintah,” tegasnya.
Suwardi menambahkan, apabila kondisi harga telur terus berada di bawah biaya produksi dan tidak ada upaya penyerapan kelebihan pasokan melalui program pemerintah, banyak usaha peternakan rakyat terancam gulung tikar. Menurutnya, kehadiran Program MBG semestinya tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima program, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian peternak lokal yang selama ini berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Harapannya kehadiran program MBG semestinya juga memberikan manfaat bagi peternak lokal. Kami hanya ingin usaha kami tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan anak, dan kesehatan. Jangan sampai peternak yang selama ini menopang ketahanan pangan justru menjadi pihak yang paling dirugikan,” pungkasnya.(*)
