Pemalang, medianasional.id – Plt. Bupati Pemalang Nurkholes membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Satuan Tugas (Satgas) bersama Mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pemalang di Ruang Arjuna The Winner Hotel, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan ini menjadi forum koordinasi, pembinaan, sekaligus penyampaian aspirasi para mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Rakor diikuti para mitra MBG dan menghadirkan narasumber dari Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang, unit kerja vertikal Badan Gizi Nasional (BGN) yang mendukung koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program MBG.
Dalam sambutannya, Nurkholes selaku Ketua Satgas SPPG Kabupaten Pemalang mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menerangkan, rakor menjadi sarana untuk menyerap aspirasi dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi mitra. Selain itu Ia menyebutkan, dari sekitar 147 pemilik SPPG di Kabupaten Pemalang, baru sebagian yang dapat hadir dalam pertemuan tersebut.
Nurkholes menjelaskan, pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam pelaksanaan monitoring dan pengawasan, terutama terkait dasar regulasi dan dukungan anggaran bagi Satgas melalui APBD. Meski demikian, Pemkab Pemalang tetap berupaya menjadi fasilitator dan penghubung antara mitra dengan pemerintah pusat, khususnya BGN.
Ia juga berharap keberadaan SPPG tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi turut menggerakkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan potensi lokal, seperti hasil pertanian dan peternakan, seperti telur dan ayam.
Keterlibatan pelaku usaha serta pemasok lokal diharapkan mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Kami berharap program ini berjalan lancar, penerima manfaat mendapatkan pelayanan terbaik, dan para mitra juga dapat menjalankan usahanya dengan baik. Silakan sampaikan seluruh persoalan dan aspirasi agar dapat kami fasilitasi kepada pihak yang memiliki kewenangan,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Penyelenggara sekaligus Sekretaris Paguyuban Mitra SPPG Pemalang, Sujarwo, menyampaikan bahwa rakor merupakan program kerja paguyuban untuk mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi antarmitra maupun dengan pemerintah daerah. Dari 50 mitra yang diundang, 42 orang peserta yang hadir. Kegiatan tersebut diselenggarakan melalui swadaya dan iuran para mitra.
Ia menjelaskan, pembangunan satu dapur MBG membutuhkan investasi sedikitnya Rp2 miliar. Karena itu, para mitra berharap adanya kepastian kebijakan operasional, termasuk terkait insentif, hari operasional, pembayaran hari libur, serta biaya operasional dan sewa kendaraan. Mereka juga berharap pemerintah daerah mendapat ruang kewenangan lebih besar untuk membantu menjembatani persoalan dengan pemerintah pusat.
Di sisi lain, Sujarwo menegaskan komitmen mitra dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan melalui penerapan sistem Smart Kitchen. Sistem tersebut mendokumentasikan seluruh tahapan operasional dapur, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan hingga pendistribusian makanan. Perhatian juga diberikan pada higiene pekerja, penggunaan alat pelindung diri, pencegahan kontaminasi silang, kebersihan kendaraan distribusi, serta pelatihan karyawan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Wiji Mulyati, selaku unsur pengawas program MBG, menyampaikan bahwa pihaknya siap memperkuat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan seluruh SPPG. Ia menekankan bahwa keamanan pangan harus menjadi prioritas untuk mencegah kejadian luar biasa (KLB), seperti diare dan keracunan makanan yang dapat berdampak pada penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah.
Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan telah memberikan pembekalan kepada sekitar 174 petugas gizi SPPG terkait pengelolaan dapur, higiene sanitasi, dan pencegahan keracunan makanan. Selanjutnya, hasil rakor akan ditindaklanjuti melalui rapat Satgas MBG serta monitoring dan evaluasi secara sampling terhadap dapur SPPG, disertai pembinaan kepada Kepala SPPG dan tenaga ahli gizi.
