Pemalang, medianasional.id — Komitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman di Kabupaten Pemalang tidak hanya dibangun oleh satuan pendidikan di bawah naungan pemerintah kabupaten, tetapi juga yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (SMA/SMK), pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama RI (Madrasah Ibtidaiyah [MI], Madrasah Tsanawiyah [MTs], dan Madrasah Aliyah [MA], serta sejumlah perguruan tinggi. Komitmen itu diwujudkan, di antaranya, melalui deklarasi dan penandatanganan pakta integritas pencegahan perundungan di Gedung Sasana Bakti Praja, Rabu (4/11/2026).
Deklarasi dibacakan oleh Kepala SMA Negeri 1 Petarukan, dilanjutkan penandatanganan pakta integritas secara simbolis oleh perwakilan satuan pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Provinsi Jawa Tengah, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.
Plt Bupati Pemalang Nurkholes bersama perwakilan Forkopimda yang turut menyaksikan acara tersebut mengatakan, deklarasi ini merupakan wujud kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan instansi vertikal dalam hal ini Kementerian Agama dalam membangun sekolah yang aman, tenteram, dan sejahtera. Menurutnya, dunia pendidikan memiliki peran vital dalam pembangunan bangsa sehingga lingkungan sekolah harus terbebas dari segala bentuk perundungan.
“Beberapa minggu lalu, kita sudah mengumpulkan kepala sekolah TK, PAUD, SD, dan SMP dalam rangka membangun sekolah yang aman dan nyaman. Kami menginginkan seluruh jajaran di tingkat SMA juga bersama-sama membangun pakta integritas untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman di Pemalang,” ujarnya.
Nurkholes berharap komitmen tersebut dapat diperluas hingga tingkat perguruan tinggi sehingga tidak terjadi lagi kasus perundungan di lingkungan pendidikan. Ia juga menekankan pentingnya langkah nyata dan kepedulian seluruh pihak dalam menjaga keamanan serta kenyamanan peserta didik.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Bagus Sutopo menyampaikan bahwa deklarasi dan penandatanganan pakta integritas menjadi langkah penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah perundungan. Kegiatan tersebut dilatarbelakangi sejumlah permasalahan hukum dan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Pemalang maupun secara nasional.
Menurut Bagus, kegiatan ini merupakan inisiatif sekaligus arahan Plt Bupati Pemalang agar seluruh pihak memiliki kesamaan persepsi dan mengambil langkah nyata dalam mengantisipasi perundungan. Ia menegaskan, deklarasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus ditindaklanjuti melalui program konkret dan evaluasi secara berkala.
Bagus menjelaskan, komitmen tersebut bertujuan meneguhkan peran pimpinan satuan pendidikan dan perguruan tinggi dalam mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, mendorong lingkungan pendidikan yang inklusif dan saling menghormati, serta memperkuat keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Pemalang telah memiliki Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Aman dan Nyaman yang melibatkan Dinas Pendidikan serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Meski kewenangan pendidikan SMA/SMK berada di tingkat provinsi, sinergi dan kolaborasi antarpihak tetap diperlukan.
“Pemerintah daerah beserta jajaran dan seluruh satuan pendidikan merupakan satu kesatuan. Kita hidup dan berkegiatan di Pemalang, serta bersama-sama mendidik kader-kader terbaik bangsa dari Kabupaten Pemalang,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabag Ren Polres Pemalang Kompol Imam Khanafi menjelaskan bahwa lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman harus memenuhi tiga unsur utama, yakni terbebas dari ancaman dan gangguan, memiliki kepastian serta kepercayaan, dan menciptakan suasana tenteram serta damai.
Menurut Imam, keamanan di lingkungan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap gangguan psikologis.
