Jakarta, Medianasional.id –
Penerapan penegakan Perda dalam penindakan bangunan bermasalah di Jakarta Selatan dinilai diskriminatif alias tebang pilih. Pasalnya, dilapangan seringkali ditemukan bangunan bermasalah yang tidak ditindak maupun “dibongkar cantik”.
Begitu celoteh Lowrence, Aktivis LSM Gerhana kepada Medianasional.id pada hari Kamis, (4/12/2020) di perkantoran Walikota Jakarta Selatan.
Menurutnya, tindakan seperti itu seringkali terjadi, karena tindakan konspirasi pemilik dan petugas, dimana pemilik akan memberikan upeti sesuai kesepakatan.
Seperti dikatakan Lowrence, “Sudah bukan rahasia umum terjadi negoisasi pemilik bangunan dengan petugas di lapangan. Jika dikatakan tidak, iya semua pelanggaran wajib ditindak,” tukasnya.
Wakil Walikota Jakarta Selatan, Isanawa Adjie yang sejatinya mengawasi penegakan Perda malahanan terkesan ikut menikmati upeti.
Isanawa Adjie mengatakan, “Semua ditangani oleh Citata dan Satpol PP Jakarta Selatan, yang melanggar ditindak,” katanya enteng.
Menanggapi cuapan Isnawa, Lawrence tidak heran, sebab menurutnya, pejabat ini tidak melakukan blusukan untuk akurasi terkait penegakan Perda.
“Sejatinya Isnawa serius turun tangan mengawasi pelaksanaan penegakan Perda, dengan begitu bisa dikatakan dirinya tidak turut serta menerima gratifikasi. Ketika penindakan oleh Satpol PP tidak sesuai dengan dengan rekomendasi, sejatinya Isnawa menegur dan meluruskanya,” tukas Lawrence.
Memang Isnawa Adjie seringkali mengabaikan informasi yang disampaikan kepadanya. Bahkan ingin terlihat pintar dengan kesan menggurui kontrol sosial yang memberikan informasi, dimana sewajarnya pejabat ini berterima kasih atas informasi untuk ditindak lanjuti.
Penulis: Rap Turnips.
