Ternate, Medianasional.id – Himpunan Pemuda Alkhairaat atau di singkat HPA Maluku Utara ini, mulai angkat bicara dan mempersoalkan pengangkatan Imran Yakub menjadi Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang di angkat oleh Gubernur Abdul Gani Kasuba
Pasalnya, Imran Yakub pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara hingga terindikasi dugaan terlibat praktek korupsi yang sempat diadili di pengadilan Negeri Tipikor Ternate.
Imran bahkan pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara, namun dengan berjalannya waktu dibuktikan tidak bersalah.
Berdasarkan informasi yang di himpun awak media ini, Imran Yakub bakal di Lantik dan pengambilan sumpah jabatan bertempat di kediaman gubernur di Ternate pada hari Jumat 10 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wit.
Atas perihal pengangkatan Imran Yakub ini, menuai tanggapan serius dari berbagai kalangan untuk menyelamatkan pendidikan di Maluku Utara, salah satunya adalah sorotan dari Himpunan Pemuda Alkhairaat Maluku Utara.
Sementara Wakil Ketua Himpunan Pemuda Alkhairaat Maluku Utara, Nizar mengatakan, gubernur Maluku Utara harus proaktif dan bijak dalam mengambil keputusan terkait dengan pengangkatan kepala dinas, apalagi soal Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, hal ini tentunya sangat berpengaruh pada pembangunan infrastruktur pendidikan, Siswa dan Guru serta Kepala Sekolah.
” Pasalnya orang yang diangkat oleh Gubernur ini, adalah orang yang pernah terseret kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dikbud Malut tahun 2019 silam,” katanya sembari menyampaikan masi banyak SDM di Provinsi Maluku Utara yang bisa menduduki jabatan tersebut.
Olehnya itu, lanjut dikatakan, masih banyak SDM yang memumpuni untuk menduduki jabatan tersebut, sehingga tidak terjadi lagi dugaan dan indikasi korupsi berjilid jilid di tubuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.
” Jadi kami yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Alkhairaat Maluku Utara, pada prinsipnya meminta agar gubernur meninjau kembali pengangkatan Imran Yakub sebagai Plt Kadikbud. Karena kami hanya ingin menyelamatkan Pendidikan di Maluku Utara dari aktor aktor yang terindikasi dugaan korupsi,” tandasnya.
