Pasaman Barat, medianasional.id – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mempercepat penerapan Fitur Harian pada platform digital E-Kinerja BKN bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan pengukuran kinerja ASN secara lebih terukur dan berbasis hasil.
Percepatan tersebut disampaikan Kepala BKPSDM Pasaman Barat melalui Kepala Bidang Data dan Kesejahteraan ASN, Devi Alyarni, dalam Sosialisasi Fitur Kinerja Harian pada Aplikasi E-Kinerja BKN di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat, Selasa (6/10). Kegiatan tersebut dihadiri Asisten II Afrizal, Asisten III Harlina Syahputri, para kepala bagian dan staf Sekretariat Daerah.
Devi menjelaskan, penerapan Fitur Harian merupakan tindak lanjut arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Edaran Nomor 3. Fitur tersebut terintegrasi dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) sehingga capaian kerja ASN dapat terdokumentasi secara harian dan terukur.
“Melalui fitur ini, setiap ASN wajib melaporkan hasil pekerjaan harian beserta bukti dukung. Ini menjadi bagian dari penyesuaian tata kelola kinerja agar capaian pegawai dapat dipantau secara lebih objektif,” jelas Devi.
Ia menyebutkan, Pasaman Barat bersama sejumlah daerah lainnya masih perlu mempercepat penyesuaian administrasi kinerja harian dibandingkan daerah yang telah lebih dahulu menerapkan pelaporan tersebut.
Sebagai tahap transisi, penerapan Fitur Harian diberlakukan melalui masa simulasi dan pembelajaran selama tiga bulan, Oktober hingga Desember 2026. Dalam masa tersebut, ASN, baik PNS maupun PPPK, tetap menggunakan dua mekanisme pelaporan.
Pertama, Laporan Kinerja Harian (LKH) yang selama ini digunakan dan terhubung dengan sistem absensi daring untuk penghitungan serta pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kedua, Fitur Harian E-Kinerja yang digunakan untuk mendokumentasikan progres dan hasil pekerjaan secara riil, terukur, serta dilengkapi bukti dukung.
“Melalui E-Kinerja versi terbaru, pekerjaan ASN dikategorikan menjadi trajektori dan nontrajektori. Trajektori merupakan pekerjaan yang dapat diselesaikan dan diukur dalam satu hari, sedangkan nontrajektori merupakan pekerjaan berkelanjutan atau kegiatan yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih panjang, seperti penyusunan SOP, rencana kerja (Renja), dan evaluasi program,” jelasnya.
Sistem tersebut juga memberikan ruang bagi pimpinan atau pejabat penilai kinerja untuk memantau kontribusi dan perkembangan pekerjaan staf secara langsung.
Devi menegaskan, kepatuhan dalam pengisian E-Kinerja dan penilaian SKP memiliki kaitan dengan manajemen karier ASN. Nilai kinerja menjadi salah satu komponen penting dalam pemetaan Manajemen Talenta, termasuk sebagai pertimbangan dalam proses mutasi, promosi jabatan, dan kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku.
Atasan langsung juga diminta segera menyelesaikan penilaian kinerja bawahannya untuk menghindari disparitas data dan keterlambatan pemutakhiran data kepegawaian sebelum dilakukan penguncian data oleh sistem pusat.
Khusus bagi PPPK, pemenuhan kewajiban penyusunan SKP dan pencapaian kinerja menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain kinerja, sosialisasi juga membahas perubahan mekanisme absensi dan cuti. Seluruh pengajuan cuti, meliputi cuti tahunan, melahirkan, sakit, alasan penting, dan cuti besar, akan terintegrasi dalam dasbor E-Kinerja.
Sistem juga menyesuaikan mekanisme ketidakhadiran pegawai dengan ketentuan disiplin ASN. Setiap ketidakhadiran yang memenuhi ketentuan pemotongan hak cuti akan tercatat dalam sistem dan diperhitungkan sesuai regulasi yang berlaku.
Ia juga menekankan, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan penerapan sistem kinerja berbasis aktivitas harian dapat berjalan optimal mulai 2027. Evaluasi kinerja yang selama ini dilakukan secara triwulanan diarahkan menjadi evaluasi bulanan berbasis aktivitas dan capaian kerja harian.
