PASAMAN BARAT, medianasional.id – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memperketat pengawasan terhadap proyek pembangunan dan revitalisasi 83 sekolah yang menelan total anggaran Rp57,88 miliar. Langkah strategis ini ditempuh melalui pendampingan hukum dan pengawasan internal guna memastikan seluruh proyek tahun anggaran 2026 berjalan tepat mutu, tepat waktu, serta bebas dari penyelewengan.
.
Komitmen tersebut dibahas dalam Sosialisasi Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) serta Koordinasi Pendataan Aset Satuan Pendidikan di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin (5/10).
.
Agenda yang diinisiasi Dinas Pendidikan Pasbar ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Tjut Zelvira Nofani, Kepala Dinas Pendidikan Imter Pedri, Inspektur Daerah Emnita Nadirua, perwakilan BKAD, serta seluruh kepala sekolah dari tingkat TK, SD, hingga SMP.
.
Kepala Dinas Pendidikan Pasbar, Imter Pedri, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membenahi fasilitas sekolah yang rusak, seperti atap bocor, plafon rusak, hingga sanitasi buruk. Ia mengimbau para kepala sekolah yang mengelola dana secara swakelola untuk menjaga transparansi dan kualitas bangunan agar dapat bertahan dalam jangka panjang.
.
Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Tjut Zelvira Nofani, menegaskan pihak kejaksaan akan mengawal ketat aspek hukum proyek ini dari awal hingga akhir guna mencegah pungutan liar maupun manipulasi kualitas demi keuntungan pribadi. Mengingat tenggat waktu pengerjaan tersisa dua bulan hingga akhir Desember 2026, ia meminta seluruh pelaksana sigap mengantisipasi kendala cuaca di lapangan.
.
Sementara itu, Inspektorat Daerah selaku APIP juga menyatakan kesiapannya memberikan pendampingan administrasi dan tata kelola keuangan agar para kepala sekolah terhindar dari jerat hukum akibat ketidaktahuan administratif.
