Agam, Medianasional.id — Pemerintah Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun anggaran 2022 di aula kantor walinagari Bayua, Senin (13/9).
Musrenbang tersebut dihadiri oleh Camat Tanjung Raya Handria Asmi, walinagari, pendamping desa kecamatan, Bamus, KAN, wali jorong, bundo kanduang, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.
Walinagari Bayua Hadi Fajrin mengatakan, kegiatan Musrenbang dilaksanakan sesuai dengan dasar hukumnya yaitu Permendagri No 114 Tahun 2014, Permendes No 17 Tahun 2019, dan Perbup Agam No 18 Tahun 2015.
Hadi menyebut, sebelum melaksanakan Musrenbang, pihaknya telah menggelar musyawarah di tingkat jorong dan nagari untuk menentukan program prioritas yang akan dilakukan.
“Tujuan Musrenbang nagari adalah untuk menyepakati prioritas kebutuhan dan masalah yang sangat mendesak untuk direalisasikan dalam bentuk program maupun kegiatan pada tahun perencanaan, atau tahun yang akan datang,” kata Walinagari Hadi Fajrin.
Ia menyebutkan, Musrenbang merupakan salah satu upaya untuk menetapkan program kegiatan melalui penggunaan dana desa yang tercantum dalam Bab 2 Pasal 5 Permendses PDTT No 7 Tahun 2021. Yaitu, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa.
“Intinya, Musrenbang RKP dilaksanakan dalam rangka menetapkan program kegiatan prioritas untuk tahun anggaran 2022, dan daftar usulan tahun 2023 yang berpedoman pada data SDGs,” ujarnya.
Sementara itu Camat Tanjung Raya Handria Asmi menambahkan, segala program prioritas yang ditetapkan harus diiringi dengan kebersamaan dalam mencapai tujuannya. Menurut Camat, kebersamaan di nagari atau rasa ‘banagari’ adalah salah satu harga mati, tetapi harus sesuai dengan aturan yang ada.
Ia mengatakan, konsep yang harus dibedakan dalam menetapkan program prioritas adalah kebutuhan dan keinginan. Karena menurutnya, dalam menentukan program kegiatan, harus benar-benar yang diperlukan oleh masyarakat.
“Dalam semua kegiatan pembangunan nanti diharapkan dapat diselaraskan dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya. (Enrix)
