Pasaman Barat, medianasional.id – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pemkab Pasbar) mengevaluasi pelaksanaan Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 500.10.17.3/09/BUP/2026 tentang pengendalian distribusi BBM bersubsidi. Evaluasi yang digelar di Auditorium Kantor Bupati, Senin (26/10), diikuti pemilik SPBU se-Pasaman Barat dan ditandai penandatanganan komitmen bersama.
Mewakili Bupati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Pasbar Afrizal mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran. Pemkab bersama Satgas BBM dan Polres terus mengawasi serta menindak penyalahgunaan distribusi.
“SPBU diminta memasang informasi di lokasi yang mudah terlihat, memeriksa batas pengisian, kode QR, jenis kendaraan, serta dokumentasi. Pengawasan dan sosialisasi penting untuk meningkatkan pemahaman seluruh pihak,” ujarnya.
Afrizal menegaskan kode QR harus sesuai dengan kendaraan dan STNK. Kode QR berwarna kuning menandakan kendaraan telah mengisi BBM bersubsidi pada hari yang sama, sehingga pengisian ulang di seluruh SPBU Pasaman Barat pada hari yang sama tidak diperbolehkan.
Kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) di atas 8 ton, jumlah roda lebih dari enam, serta kendaraan pengangkut hasil industri dan perkebunan skala besar wajib menggunakan BBM nonsubsidi, seperti Dexlite, Pertamina Dex, atau BBM Industri Pertamina.
Ia menyebut penerapan SE, khususnya larangan pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan pengangkut hasil industri, belum maksimal. Masih ditemukan kendaraan roda enam berkapasitas di atas 8 ton yang mengisi BBM bersubsidi.
“Sinergi pemerintah daerah melalui Satgas BBM dan pemilik SPBU sangat diperlukan. Kepatuhan harus terus diperkuat agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Kegiatan juga membahas penertiban pelanggaran, kemacetan akibat antrean pagi hari, serta penguatan pengawasan dan penerapan SE Bupati di seluruh SPBU Pasaman Barat.
