Tulungagung, Medianasional.id — Perwakilan para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme, Terorisme dan Komunisme (AMAR) Indonesia Kabupaten Tulungagung, setelah melakukan orasi di depan Gedung DPRD Tulungagung di persilahkan masuk ke gedung aspirasi DPRD untuk melakukan mediasi atas tuntutannya, Senin (3/8/20).
Dalam mediasi terlihat dari beberapa perwakilan pengunjuk rasa dari AMAR dan Bupati Tulungagung, Kapolres Tulungagung, Dandim dan Ketua DPRD duduk bareng di ruangan aspirasi DPRD Tulungagung guna untuk mendengar dan memediasi tentang permasalahan yang di sampaikan.
Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M.M setelah usai mediasi menyampaikan akan menindak lanjuti adanya pembangunan pondok pesantren dari yayasan Imam Safi’i di desa Tapan Kedungwaru yang belum ada ijinnya.
“Ya, adanya pembangunan yayasan Imam Safi’i nanti akan kami tindak lanjuti, seharusnya di lengkapi dulu untuk ijin-ijinnya (IMB) nya sebelum di laksanakan proyek pembangunan”, ujarnya.
Sementara itu ketua Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme, Terorisme dan Komunisme (AMAR), Maliki Nusantara mengatakan dari hasil mediasi tersebut Sementara ini bisa di katakan kami merasakan puas.
“Hasilnya tadi kami puas, sebenarnya dengan desakan terkait untuk menindak lanjuti pembangunan pondok yayasan Imam Safi’i itu membantu, mendorong Pemerintah/Pemkab Tulungagung, yang sudah memberikan surat peringatan (SP) satu dan dua yang seharusnya pembangunan berhenti, tapi konyol nya lagi, malah pembangunan pondok pesantren tetap berlanjut dan tidak mau berhenti”, katanya.
Lanjut Maliki Nusantara, dengan berlanjutnya pembangunan pondok yayasan Imam Safi’i di kawatirkan ada beberapa kelompok masyarakat yang akan melakukan serangan langsung yang menjadikan situasi menjadi chaos.
“Saya kwatir, kemarin ada beberapa kelompok orang yang mendatangi saya, yang saya kawatirkan akan melakukan serangan secara langsung, maka dari itu kita kumpulkan semua kita duduk bersama dan kita akomodir biar Tulungagung tetep kondusif dan tidak terjadi chaos”, jelasnya.
Maliki Nusantara meminta Pemerintah Tulungagung, secepatnya bisa menindak lanjuti permasalahan ini sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
“Semoga pemerintah cepat mengambil sikap sesuai perundang undangan yang berlaku”, pintanya. (Arsoni)
Editor : Putri
