BATANG, medianasional.Id.
Pemerintah Kabupaten Batang secara resmi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penjelasan tersebut dipaparkan langsung oleh Wakil Bupati Batang, Suyono, dalam rapat Paripurna yang digelar di Kantor DPRD Setempat, Rabu (9/9/2026).
Dalam penyampaiannya, salah satu poin krusial yang disorot adalah strategi pemerintah daerah dalam menaikkan alokasi belanja pada Perubahan APBD 2026. Suyono menjelaskan bahwa langkah ini diambil dengan perhitungan matang terhadap kapasitas ruang fiskal daerah, di mana fokus utama anggaran akan dialihkan untuk menyokong program-program pembangunan prioritas, khususnya sektor infrastruktur.
“Pertimbangan mendasar kami dalam mendongkrak belanja ini adalah tersedianya ruang fiskal yang memadai. Anggaran prioritas ini nantinya mengalir pada penguatan infrastruktur. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita juga diproyeksikan tumbuh sebesar Rp14,8 miliar pada Perubahan APBD 2026 ini,” ujar Suyono.
Pertumbuhan PAD tersebut ditopang oleh beberapa sektor, antara lain pengembalian belanja senilai Rp8,9 miliar, pos retribusi kesehatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp4,6 miliar, serta tambahan dari sektor pajak daerah yang menyumbang Rp1 miliar.
Meskipun terjadi penurunan pada pos pendapatan transfer akibat adanya penyesuaian alokasi dari pemerintah pusat, Pemkab Batang tetap optimistis target pendapatan keseluruhan dapat terpenuhi. Keyakinan ini diperkuat oleh capaian realisasi pendapatan yang saat ini sudah menyentuh angka 66 persen, sementara tahun anggaran masih terus berjalan.
Suyono menjamin bahwa penambahan belanja modal ini akan dieksekusi dengan kendali mutu yang ketat, tepat sasaran, dan tepat waktu. Pihaknya berkomitmen mengunci anggaran modal ini untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya strategis bagi masyarakat luas.
“Kami fokus pada peningkatan konektivitas wilayah lewat perbaikan jalan dan jembatan, penyediaan fasilitas dasar, sarana pelayanan publik, serta program yang memantik roda ekonomi warga. Pembangunan ini harus merata hingga ke tingkat desa, sehingga Perubahan APBD 2026 benar-benar membawa dampak nyata,” urainya.
Secara rinci, beberapa program prioritas mendesak yang akan dibiayai meliputi:
Peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang menjadi jalur nadi perekonomian.
Pengadaan material dan alat cetak KTP guna mempercepat layanan kependudukan.
Pembelian kapal keruk serta ekskavator untuk normalisasi sungai dan mencegah pendangkalan.
Dukungan meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU).
Pemasangan instalasi listrik di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
Pembangunan fasilitas penunjang di RSUD Batang.
Untuk menyukseskan program-program tersebut, Pemkab Batang berencana menerapkan teknologi tepat guna, mempererat sinergi dengan sektor swasta, menggalakkan gerakan kebersihan sampah lintas dinas, serta memperketat fungsi pengawasan lapangan.
Menutup keterangannya, Suyono mengonfirmasi bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah tahun 2025, tercatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp196,33 miliar yang terbagi dalam belanja bebas dan belanja terikat. Seluruh pos anggaran, termasuk penanganan defisit dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), dipastikan aman secara hukum karena telah melewati audit BPK secara transparan dan akuntabel.
