BATANG, medianasional.Id.
Pemerintah Kabupaten Batang mengambil langkah terobosan dalam penjaringan aparatur tingkat desa tahun ini. Menjadi daerah percontohan (pilot project), Pemkab Batang menggandeng Assessment Center SDM Mabes Polri untuk menguji kelayakan 545 calon perangkat desa di Gedung Guru Kabupaten Batang, Sabtu (21/11/2026).
Ratusan peserta yang telah melewati tahap seleksi administrasi ini bersaing ketat memperebutkan 234 kursi perangkat desa yang tersebar di 173 desa. Pelibatan tim penguji dari kepolisian ini sengaja dilakukan untuk menutup celah subjektivitas dan meredam potensi konflik pascapengumuman hasil seleksi.
Kapolresta Batang, Kombes Pol Warsono, menegaskan bahwa asesmen ini dirancang untuk memastikan aparatur yang terpilih benar-benar siap bekerja sesuai kebutuhan warga. Aspek yang diukur pun menyeluruh, mulai dari jiwa kepemimpinan, kemampuan sosial, kerja sama tim, hingga orientasi pelayanan publik.
“Yang terpenting adalah masalah objektivitas, supaya tidak ada penilaian dari peserta ataupun masyarakat bahwa ini dilaksanakan secara subjektif,” tegas Warsono di sela-sela peninjauan lokasi ujian.
Senada dengan hal tersebut, Kabagkompoten Robinkar SSDM Polri, Kombes Pol Aris Haryanto, menjelaskan bahwa pihaknya menyesuaikan materi uji dengan permintaan Bupati Batang yang menitikberatkan pada kemampuan manajerial dan penguasaan digital.
“Kami berupaya memotret sejauh mana kompetensi para calon perangkat desa ini dalam pemanfaatan teknologi informasi, terlebih pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat sangat dekat dengan pemanfaatan IT,” ujar Aris.
Dari sisi pemerintah daerah, Wakil Bupati Batang, Suyono, berharap pembekalan mental dan manajerial melalui metode asesmen ini dapat mencetak pamong desa yang melayani masyarakat secara adil. “Asesmen ini memberikan dasar manajerial, sehingga ketika berada di lapangan siap bekerja melayani warganya, tanpa membedakan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Batang, Akhmad Handy Hakim, mengungkapkan bahwa perubahan sistem seleksi ini merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.
“Bupati Batang kemudian menyarankan penggunaan Assessment Center Mabes Polri yang dinilai memiliki metode pengukuran kompetensi. Dengan harapan tentunya pelaksanaan yang tahun ini bisa lebih baik karena bisa lebih akuntabel, lebih terukur,” jelas Handy.
Handy menambahkan, tingginya jumlah pendaftar mencerminkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap sistem seleksi yang lebih transparan ini. Ia juga mencatat bahwa kebutuhan formasi di lapangan sebenarnya mencapai 280 posisi. Namun, keterbatasan anggaran APBDes membuat sebagian desa menunda pengisian kekosongan jabatan tersebut pada tahun ini.
Melalui kolaborasi ini, Pemkab Batang menargetkan lahirnya generasi perangkat desa yang tidak hanya cakap mengoperasikan aplikasi pelayanan digital, tetapi juga berintegritas tinggi dalam mengelola pemerintahan desa.





