PURBALINGGA, MEDIANASIONAL.ID— Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, H.R. Bambang Irawan, S.H., S.Sos., M.M., telah memberikan jawaban tertulis atas surat konfirmasi Redaksi Media Nasional terkait dugaan pembagian 17 paket proyek fisik APBD dan dugaan fee 10 persen.
Namun hingga batas waktu hak jawab berakhir pada 21 November 2026, Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Purbalingga belum memberikan tanggapan apa pun, baik lisan maupun tertulis.
Surat konfirmasi Redaksi Media Nasional bernomor 0015/PNN-KONF/XI/2026 tertanggal 18 November 2026 itu ditujukan kepada Ketua DPRD dan Ketua Fraksi PKS. Redaksi menegaskan, konfirmasi bukan tuduhan atau vonis, melainkan pemenuhan prinsip akurasi, keberimbangan, dan hak jawab atas informasi dari sumber pelaksana di lapangan yang identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
DPRD: Belum Tahu, Belum Punya Data
Ketua DPRD membalas melalui surat bernomor 170/329 tertanggal 20 November 2026 dengan sifat segera, yang ditembuskan kepada Ketua Fraksi PKS dan Sekretaris DPRD.
Dalam balasannya, DPRD menyatakan secara pribadi maupun kelembagaan tidak mengetahui dugaan tersebut sebelum menerima surat konfirmasi redaksi. Pimpinan DPRD juga mengaku belum dapat menjelaskan lebih lanjut karena belum memiliki informasi dan data yang cukup.
DPRD menegaskan komitmen pada transparansi, akuntabilitas, integritas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta berharap pemberitaan tetap mengedepankan akurasi dan asas praduga tak bersalah.
PKS Belum Jawab Poin Penting
Berbeda dengan pimpinan dewan, Fraksi PKS belum menjawab sejumlah poin khusus, di antaranya:
• Klarifikasi internal terhadap anggota Fraksi PKS berinisial CHY, termasuk dugaan keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam salah satu paket proyek, baik sebagai pelaksana, pengarah, penyedia, maupun pihak yang menunjuk pelaksana • Sikap fraksi atas dugaan keterlibatan anggota dewan dalam proyek APBD yang berada dalam lingkup pengawasan legislatif • Rencana pembentukan tim klarifikasi internal atau penyerahan penelusuran kepada Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH)
Selain itu, redaksi juga mempertanyakan dugaan pembagian sekitar 17 paket proyek fisik APBD di bawah Rp150 juta per titik kepada anggota dewan koalisi, mekanisme resmi penunjukan penyedia, dugaan fee 10 persen bagi anggota dewan yang tidak mengerjakan paket secara langsung, perbedaan pelaksana lapangan dengan nama penyedia dalam kontrak, hingga pencegahan konflik kepentingan.
Redaksi Media Nasional mencatat pihak yang belum merespons belum memberikan konfirmasi substantif, dan tetap membuka ruang hak jawab serta penerimaan dokumen pendukung pada pemberitaan lanjutan kapan pun pihak bersangkutan siap memberikan penjelasan.
Al-76






