Sulawesi Tengah,medianasional.id– Kepala dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Balut (Banggai Laut), Mulyadi Mojang berharap kepada Pemerintah pusat untuk memperhatikan usulan program pembangunan pemerintah kabupaten Banggai Laut (Pemkab Balut) melalui Dinas PUPR.
Pasalnya program pembangunan yang diusulkan merupakan kebutuhan prioritas, tentang pembangunan infrastruktur jalan, dan pembangunan tanggul akibat abrasi di sejumlah titik, dan kebutuhan infrastruktur dasar lainnya.
Mulyadi mengaku, ada sejumlah program yang diusulkan pihaknya (Dinas PUPR Banggai Laut Red) kepada Pemerintah pusat dan diharapkan diperhatikan dan terealisasi tahun ini (2026).
“Kami usulkan sejumlah program kepada pemerintah pusat, dan berharap dapat diperhatikan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Karena usulan kami sudah beberapa tahun kami masukan ke Kementerian terkait, baik APBD tingkat satu provinsi maupun pusat,” kata Kadis PUPR,kepada media ini, Senin (30/3/2026) pagi.
Dijelaskan, Dinas PUPR tahun lalu (2025) mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan jalan daerah sebesar Rp 27 miliyar
“Harapannya tahun ini bisa kucurkan lagi anggaran itu, karena anggaran infrastruktur yang terpotong (efisiensi anggaran) dua tahun ini masih lebih besar daripada anggaran yang mereka kucurkan. Belum berimbang, minimal anggaran yang mereka (pemerintah pusat) potong berimbang dengan anggaran yang dikucurkan,”ungkap Mulyadi.
“Bayangkan hampir Rp 200 Miliyar terpotong, kalau tahun ini anggaran yang dibutuhkan dari pemerintah pusat bisa turun alhamdulillah,” sambungnya.
Mulyadi bersyukur, melalui upaya Bupati, Sofyan Kaepa, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafidz merespon malalui APBD Provinsi tahun ini 2026.
“Pemprov Sulteng mengucurkan anggaran untuk pembangunan jembatan paiso puso sebesar Rp 30 Miliyar dan saat ini dalam proses di tender di Provinsi Sulawesi Tengah,” pungkasnya.
Untuk diketahui APBD Kabupaten Banggai Laut memang tergolong paling kecil di Sulawesi Tengah, dengan pendapatan sekitar Rp 585,66 miliar dan belanja sekitar Rp589,63 miliar, sehingga ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.
Sebagian besar pendapatan (sekitar 89 persen) berasal dari dana transfer pusat, sementara sumber pendapatan dari daerah sendiri masih sangat terbatas.
Pewarta : Zainal La Adala (Koordinator Wilayah Indonesia Timur)
Editor : Zainal La Adala
