Pekalongan,medianasional.id
Menyorot terkait pemberitaan Pengadaan sapi dari anggaran ketahanan pangan Desa Langensari Kecamatan Kesi Kab. Pekalongan yang raib tak tersisa, dari sumber alokasi dana desa tahun 2022. (Selasa,12 Agustus 25)
Miftahul Suhrur Ketua Lembaga Garda Rajawali dalam menyikapi adanya dugaan penggelapan dana penjualan sapi, “Mengatakan dengan tegas
akan melakukan pengawalan dengan melakukan langkah pelaporan terhadap dugaan hasil penjualan sapi yang dijual dugaannya oleh Kepala Desa Langensari.
“Sejauh ini kami telah melakukan pendalaman beberapa dugaan temuan kaitan dana ketahan pangan hewanni dibeberapa desa, tentu ini tidak boleh dibiarkan, tanpa adanya pengawasan kontrol lembaga.
Kami selaku kontrol sosial kemasyarakatan akan tegas melakukan langkah – langkah hukum, jangan sampai uang negara disalahgunakan oleh oknum – oknum kades yang tidak bertanggung jawab.
“Komitmen kami akan melakukan pengawalan hingga tuntas kaitan persoalan ini, dan kalau memang terbukti sebagaimana bukti – bukti pendukung, ya silahkan kepala desa atau siapapun yang terlibat harus bertanggungjawab atas perbuatannya.
“Hukum harus diterapkan setegak- tegaknya tidak boleh tumpul keatas,tajam kebawah, inilah bagian upaya kami dalam mengawal penggunaan anggaran negara agar terserap sebagaimana mestinya.
“Sehingga sesuai peruntukkannya, jangan sampai uang negara untuk program ketahanan pangan seolah – olah menjadi konteks azaz peruntukan pribadi, inikan parah, tidak patut kita hanya diam melihat kondisi demikian,”tegasnya.
Dalam waktu dekat kita akan melakukan pelaporan atas dugaan penggelapan dana penjualan sapi kepihak APH, agar segera mungkin mendalami terkait temuan tim kami dilapangan,”ucapnya.
Dan saya tegaskan bahwa pelaporan kaitan sapi adalah salah satu item bagian dari laporan kami, dan masih ada beberapa dugaan temuan terkait penggunaan anggaran yang diterimakan desa Langensari lain yang juga akan kita laporkan bersama dengan temuan penggelapan sapi, yang saat ini menjadi bagian fokus kita dalam mendukung program Bapak Presiden RI Bapak Prabowo Subianto,”ungkapannya.
Tidak ada ampun bagi siapapun penggunaan anggaran yang berani bermain main dengan anggaran dana negara, baik peruntukan fisik maupun non fisik, bersumber dari APBN /kementrian, aspirasi DPRD / APBD Provinsi maupun Kabupaten akan kita kawal secara tuntas.
“Jadi saya sampaikan lagi, jangan coba – coba main – main dengan dana negara yang diterimakan desa, apalagi bermaksud memperkaya diri mencari keuntungan dari proyek kegiatan baik fisik maupun non fisik yang ada di desa, saya pastikan akan kami kawal sampai pelaporan ke APH dengan melibatkan media dalam melakukan pengawalan pemberitaan.
Terpenting bagi kami, adalah bagaimana kemudian semua penggunaan anggaran dana negara dapat diserap didesa dengan sebaik-baiknya, dengan mengedepakankan mutu, kualitas dan kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok maupun golongan.
“Kalau kemudian ada temuan, ya harus menanggung resiko dari dampak kebijakan yang telah diambil, kami kuatirkan manakalah lembaga lemah dalam pengawasan, maka tidak menutup kemungkinan siapapun yang memegang anggaran negara, akan memainkan pola, untuk tujuan keuntungan pribadi. Hal ini jangan sampai terjadi, makanya kami mengawal segala sesuatu anggaran negara yang diterimakan desa.(Sio)
