Lampung Barat, Medianasional.id – Terkait dengan Anggaran Dana Desa (ADD) dan (Program Keluarga Harapan) PKH yang dilakukan sejak tahun 2007, Wakil Bupati Lampung barat Hi. Mad Hasnurin memberikan tanggapannya saat ditemui oleh wartawan Medinas, di ruang kerjanya, Kamis (27/6).
Hi. Mad Hasnurin mengatakan program pemerintah ADD dan PKH seperti yang diperintahkan Bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus ini banyak terjadi penyelewengan dana oleh oknum peratin yang ingin mementingkan diri sendiri untuk mendapatkan keuntungan dari dana pemerintah ini.
Terkait Anggaran Dana Desa (ADD) Wakil Bupati menjelaskan bahwa dana desa yang diberikakan ke peratin tiap desa di Kabupaten Lampung Barat harus transparan dan terbuka agar masyarakat mengetahui kemana dana desa itu berjalan agar tidak terjadi penyelewengan dana.
“Terkait dengan ADD tiap desa di Kabupaten Lampung Barat sudah dibagi secara merata oleh pemerintah, dengan hal ini para peratin di tiap pekon harus terbuka dan transparan baik dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat”, kata Wakil Bupati.
Hi. Mad Hasnurin juga memberikan tanggapannya terkait (Program Keluarga Harapan) PKH di Kabupaten Lampung Barat jelasnya PKH di Lampung Barat masih banyak dana yang tidak tepat sasaran yang harus segera ditangani.
“PKH juga harus tepat sasaran, ditemukan dilapangan oleh Dinas Sosial Lampung Barat PKH ini banyak mengalami penyelewengan seperti warga yang seharusnya dapat dia tidak dapat dan yang seharusnya tidak malah dapat atau salah sasaran, itu akan kita tangani”, lanjut Hi. Mad Hasnurin.
Diakhir wawancara Hi. Mad Hasnurin menjelaskan tentang langkah yang dilakukan juga untuk mengurangi penyelewengan dana desa ini seperti menempelkan stampel atau tanda kepada tiap rumah yang mendapatkan PKH agar nanti terlihat apakah dana ini tepat sasaran atau tidak.
“Kita juga akan memberikan stempel atau tanda di tiap rumah yang mendapatkan PKH agar nanti ada rasa malu dari warga yang seharusnya tidak dapat, contoh rumahnya bagus nanti kita akan tandai jika dia dapat PKH disitu akan ada rasa malu dari warga yang seharusnya tidak dapat tersebut,” jelas Hi. Mad Hasnurin. (Rivaldi)
