INDRAMAYU, medianasional.id – Forum Ketua Jurnalis Indramayu (FKJI) sukses menggelar rapat konsolidasi internal guna memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan profesionalisme pers di era digital. Acara yang mempertemukan pimpinan dari 14 organisasi wartawan terkemuka di Bumi Wiralodra ini berlangsung khidmat di Rumah Makan Payoe, Jalan Olahraga, Indramayu, Rabu (5/8/2026).
Rapat konsolidasi ini membuahkan komitmen bersama untuk meningkatkan fungsi kontrol sosial media yang tajam, independen, dan terpercaya. Selain menyusun kepengurusan baru, FKJI secara khusus merancang program peningkatan mutu wartawan lokal agar memiliki daya saing tinggi.
Komitmen Profesionalisme dan Uji Kompetensi
Ketua Besar FKJI, Asmawi Day, menegaskan bahwa persatuan 14 organisasi, forum, dan komunitas pers di bawah payung FKJI merupakan bukti nyata kokohnya ekosistem kolaboratif di Indramayu. Pria yang akrab disapa Bang Day ini menginstruksikan seluruh anggota untuk mengedepankan loyalitas, kesolidan, dan etika profesi saat menjalankan fungsi jurnalisme di lapangan.
“Ke depan, kami berfokus menaikkan standar kompetensi rekan-rekan jurnalis melalui rangkaian pelatihan formal, termasuk mendorong keikutsertaan dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) secara berjenjang. Ini krusial agar lahir wartawan-wartawan cerdas dan bersertifikasi,” ujar Asmawi Day.
Menjaga Integritas dan Wibawa Organisasi
Senada dengan hal tersebut, Ketua PWI Indramayu, H. Dedi S. Musashi, bersama Ketua Pokja Res Indramayu, H. Udi Iswahyudi, mengingatkan pentingnya menjaga integritas forum dari klaim sepihak eksternal. Mereka mendesak agar isu pencatutan nama organisasi oleh pihak lain, seperti FKWOI (Forum Ketua Wartawan Online Indramayu), segera diselesaikan secara tuntas demi menjaga wibawa FKJI.
“Kita semua harus menjaga komitmen ini bersama-sama, jangan plin-plan. Pers harus tetap menjadi pilar demokrasi yang sehat dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas,” pungkas H. Udi.
Pertemuan strategis ini ditutup dengan kesepakatan tertulis dari ke-14 pimpinan lintas organisasi untuk terus mengawal kebijakan publik secara profesional dan proporsional.
