Bupati Lucky Hakim Angkat Bicara Soal Desakan Mundur Wabup Syaefudin, Ini Mekanisme Pemberhentiannya

Indramayu80 Dilihat
INDRAMAYU, medianasional.id – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, akhirnya buka suara merespons gelombang desakan publik yang menuntut Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, mundur dari jabatannya. Tuntutan tersebut mencuat menyusul penetapan Syaefudin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD senilai Rp18,7 miliar.
Lucky menegaskan, proses pemberhentian terhadap wakil bupati tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, pemberhentian sementara baru dapat diproses apabila status hukum yang bersangkutan telah meningkat menjadi terdakwa.
.
“Kami memahami kegundahan masyarakat. Tolong percayakan masalah hukum ini kepada kejaksaan yang tentu akan menangani secara profesional. Saat ini yang bersangkutan sudah ditahan, itu bukti bahwa proses hukum sedang berjalan,” ujar Lucky dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, selama Syaefudin masih berstatus sebagai tersangka, seluruh hak dan fasilitas yang melekat pada jabatan wakil bupati tetap berlaku sesuai aturan.
.
Namun, apabila berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan dan statusnya berubah menjadi terdakwa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan segera memproses pemberhentian sementara. Seiring dengan keluarnya keputusan tersebut, seluruh fasilitas jabatan juga otomatis dihentikan.
.
Lucky turut meluruskan bahwa kewenangan pemberhentian kepala daerah maupun wakil kepala daerah sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat melalui Kemendagri, bukan wewenang bupati.
.
Diwarnai Aksi Lempar Ratusan Bangkai Tikus
Pernyataan orang nomor satu di Indramayu ini merupakan respons atas aksi unjuk rasa yang digelar oleh sekitar 300 massa dari aliansi Rakyat Indramayu Bersuara (RIB). Demonstrasi tersebut berlangsung di depan rumah dinas Wakil Bupati Indramayu pada Kamis (19/11/2026).
.
Dalam aksinya, massa menuntut Syaefudin segera menanggalkan jabatannya. Aksi unjuk rasa itu sempat menyita perhatian publik lantaran massa melemparkan ratusan bangkai tikus ke area rumah dinas wakil bupati.
.
Koordinator aksi, Wendi, mengatakan bahwa aksi simbolis tersebut merupakan bentuk kekecewaan dan kemarahan warga terhadap skandal dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat telah menetapkan dan menahan dua dari tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan serta transportasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022–2025. Praktik rasuah ini ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp18,7 miliar.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses