Pengawas SPBU Limbangan Klarifikasi Soal Sanksi Pembinaan Pertamina dan Insiden Perekaman di Area Terlarang

Indramayu68 Dilihat
INDRAMAYU, medianasional.id – Pihak pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34.452.15 Limbangan, Kabupaten Indramayu, mengeluarkan pernyataan klarifikasi resmi terkait penghentian sementara penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite serta insiden cekcok dengan tim pemantau lapangan.
.
Melalui keterangan tertulis tertanggal 21 November 2026, Pengawas SPBU 34.452.15 Limbangan, Carim, menjelaskan bahwa kekosongan stok Pertalite di SPBU-nya bukanlah bentuk penolakan pelayanan kepada masyarakat, melainkan konsekuensi dari sanksi pembinaan PT Pertamina Patra Niaga.
.
Sanksi Pembinaan 30 Hari
Berdasarkan surat resmi Pertamina Patra Niaga Nomor 064/PPNEH0206/2026-S3 tertanggal 13 November 2026, SPBU Limbangan dijatuhi Surat Peringatan I berupa penyesuaian atau penghentian pasokan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite selama 30 hari. Sanksi ini berlaku efektif mulai 17 November hingga 16 Desember 2026.
.
Sanksi tersebut dijatuhkan menyusul temuan rekaman CCTV pada 25 September 2026 dan hasil pemeriksaan lapangan pada 6 Oktober 2026. Operator dinilai melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) karena tetap melayani pengisian sepeda motor berulang.
.
“Selama masa pembinaan, kami memang tidak diperkenankan menyalurkan Pertalite dan diminta mengoptimalkan penjualan Pertamax serta Pertamax Turbo. Jadi, jika ada laporan masyarakat ke pihak kepolisian terkait tidak tersedianya Pertalite, hal itu murni karena kami sedang menjalani aturan resmi dari Pertamina,” ujar Carim.
.
Pertanyakan Objektivitas Penindakan
Menanggapi temuan tersebut, perwakilan pengawas lainnya, Abdul Gani, turut mempertanyakan objektivitas pengawasan di lapangan. Ia menilai praktik pengisian BBM berulang oleh pengendara motor marak terjadi di berbagai titik, yang dibuktikan dengan banyaknya penjual Pertalite eceran di jalanan maupun pedesaan.
.
Ia mempertanyakan alasan Sales Branch Manager (SBM) yang dinilai hanya menyasar SPBU 34.452.15 Limbangan sebagai target penindakan.
.
Kronologi Cekcok dan Aspek Keselamatan Kerja
Selain persoalan sanksi BBM, Carim juga meluruskan kabar mengenai insiden adu mulut antara dirinya dengan dua anggota tim Wira Sandi pada 2 November 2026 sekitar pukul 11.30 WIB. Saat itu, kedua personel tersebut kedapatan merekam video dan mengambil foto tepat di area pulau pompa Pertamax atas instruksi SBM Pertamina, Novan.
Papan larangan mengambil foto dalam jarak dekat
Carim menegaskan, teguran keras yang ia berikan murni dilatarbelakangi tanggung jawab keselamatan kerja (K3), bukan untuk menghalangi tugas pemantauan. Sebagai personel yang telah mengantongi sertifikasi Diklat Keselamatan Kerja (Lindung), ia berkewajiban mencegah potensi kebakaran di zona berbahaya.
.
“Di area SPBU kami sudah terpasang papan larangan resmi yang jelas, mulai dari larangan merokok, menyalakan api, mengaktifkan ponsel, hingga larangan memotret. Aktivitas perekaman oleh tim tersebut dilakukan langsung di zona mudah terbakar tanpa izin terlebih dahulu,” tegasnya.
.
Ketegangan di lokasi sempat mereda setelah salah satu operator, Abdul Mutaqim, menengahi kedua belah pihak dan menjelaskan prosedur perizinan dokumentasi di area perusahaan. Insiden tersebut berakhir damai setelah tim Wira Sandi menyampaikan permohonan maaf dan saling berjabat tangan.
.
Lebih lanjut, Carim menyebut pihaknya telah mengonfirmasi kejadian ini kepada SBM Pertamina, Novan, melalui grup komunikasi internal. Pihak SBM membenarkan bahwa tim tersebut bertugas atas perintahnya, namun mengakui bahwa pengambilan gambar seharusnya dilakukan dari jarak yang aman, bukan di area terlarang.
.
“Klarifikasi ini kami sampaikan secara terbuka agar tidak memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat maupun aparat penegak hukum,” pungkas Carim.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses