Kalimantan Timur, medianasional.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima desakan untuk memeriksa Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda,Mursidi,terkait dugaan penyuapan Rp 36 miliar dari aktivitas tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur.
Informasi yang berhasil dihimpun media ini, bahwa kasus ini bagian dari penyidikan tata niaga batu bara ilegal senilai Rp 6,5 triliun yang ditangani Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) sejak Februari 2025, dengan bukti chat WhatsApp dari ponsel pejabat KSOP.
Hingga Januari 2026, belum ada penetapan tersangka meski penyidik telah memeriksa puluhan saksi dan menyita barang bukti.
Latar Belakang Kasus Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK) mengungkap bukti elektronik yang menunjukkan aliran dana suap untuk pembelian kapal tunda, diduga diperintahkan oleh Mursidi, dari penjualan batu bara ilegal melebihi kuota RKAB perusahaan seperti PT BMK.
Aktivitas ilegal ini difasilitasi KSOP Samarinda melalui persetujuan gerak kapal dan bongkar muat di Sungai Mahakam, melibatkan Sugianto alias Asun sebagai “raja koridor”.
Penyidikan mangkrak meski ada perintah Presiden Prabowo untuk tegas memberantas tambang ilegal.
Desakan Pemeriksaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Samarinda mendesak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut copot Mursidi atas lemahnya pengawasan yang memungkinkan praktik ilegal.
KOSMAK juga meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin awasi langsung Jampidsus untuk percepat penetapan tersangka. Postingan media sosial secara spesifik menyerukan Kejagung periksa Kepala KSOP terkait transaksi ilegal senilai triliunan rupiah.
Status terkini terkait Penyidikan mencakup periode 2018-2025 dengan volume batu bara ilegal 7,32 juta metrik ton, tapi lambat tanpa kemajuan signifikan hingga awal 2026.
HMI ancam aksi lanjutan jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah pusat.Belum ada konfirmasi resmi Kejagung soal pemeriksaan Mursidi.
Pewarta : Zainal La Adala (Koordinator Wilayah Indonesia Timur)
Editor : Zainal La Adala
