Raja Ampat, medianasional. id- Kecewa dengan hasil pengumuman kelulusan tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diumumkan Panitia seleksi (Pansel) daerah kabupaten Raja Ampat, Papua Barat formasi 2018 yang diselenggarakan tahun lalu (2019).
Puluhan Pencari Kerja (Pencaker) Raja Ampat yang diketahui ikut dalam tes seleksi tersebut, Namun tak lulus menggelar aksi unjuk rasa, di kantor Bupati Raja Ampat, Jalan Kompleks perkantoran Pemkab Raja Ampat, kelurahan Warmasen, Distrik (Kecamatan) Kota Waisai, Ibukota Kabupaten Raja Ampat, Senin (19/10/2020).
Koordinator aksi, Yohan Sauyai menyampaikan, pihaknya (pencaker) datang ke kantor Bupati Raja Ampat untuk bertemu dengan Sekda Raja Ampat untuk meminta keterangan terkait dengan hasil kelulusan tes seleksi CPNS.
“Dengan kuota 80% (persen) Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen non OAP, kira-kira metode apa yang di pakai oleh panitia daerah dan pak sekda untuk memenuhi kuota 80 persen OAP,kami minta di jelaskan,”ujar Yohan Sauyai.
Menurutnya, harus ada transparansi untuk pihaknya,terkait hasil pengumuman tes seleksi CPNS formasi 2018. Pasalnya, ada 2 (dua) versi, yaitu versi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Raja Ampat dan versi ketua Panitia Seleksi (Pansel) daerah.dalam hal ini sekda Raja Ampat.
“Untuk itu, kami meminta kepada Sekda Raja Ampat untuk menjelaskan terkait hasil kelulusan tes seleksi CPNS formasi 2018 di Raja Ampat yang ditandatanganinya tak dicantumkan nilai kelulusan peserta. Kami butuh keadilan dan transparansi, dan kami minta kepada Sekda untuk mencantumkan peserta yang lulus dengan nilai,”kata Yohan Sauyai.
“Mana Sekda, suruh dia temui kami dan jelaskan kepada kami. Kami butuh keadilan dan transparansi. Jangan hanya banyak lemon,”teriak puluhan pengunjuk rasa,sembari menghamburkan puluhan buah jeruk (lemon) dipelataran (teras) kantor Bupati Raja Ampat.
Sekda Raja Ampat, Yusuf Salim yang menyempatkan diri menemui pengunjuk rasa saat itu mengatakan, bahwa pengumuman hasil tes seleksi CPNS formasi tahun 2018 sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dijelaskan, pihaknya (Pansel daerah Raja Ampat) siap mempertanggungjawabkan hasil yang telah diumumkan.Sebagaimana di ketahui Raja Ampat tak mengumumkan hasil tes seleksi CPNS sesuai jadwal yang sesungguhnya.
“Karena kuota OAP tidak sampai 80 persen,sehingga seluruh Bupati se-Papua Barat termasuk bapak Gubernur melakukan pertemuan di Jakarta. Maka keluarlah surat Kemenpan-RB,yang bunyinya memberikan ruang kepada seluruh Pemerintah daerah di Papua Barat untuk melakukan pencermatan dan pemetaan terhadap hasil yang sudah ada,”ungkap Sekda.
Ia menyebut, bahwa hasil pencermatan dan pemetaan tersebut hari ini keluar. Sesusi dengan hitungan pihaknya (Ponsel daerah Raja Ampat) lebih dari 80 persen OAP dinyatakan lulus dalam pengumuman tersebut.
“Ini adalah perjuangan, harusnya perjuangan kami mendapatkan apresiasi. Kami juga menyadari bahwa jumlah kuota hanya 320 sementara Pencaker yang mendaftar lebih dari 2000 (dua ribu) orang,” jelas Sekda.
“Keputusan ini diambil pasti tidak memuaskan semua orang,tetapi keputusan ini harus kita ambil, karena kalau tak segera mengambil keputusan dan mengulurnya, maka tiga ratus dua puluh orang itu sendiri akan dirugikan,”tambahnya.
Lebih lanjut, Sekda menuturkan,berbagai upaya prosedur dan mekanisme telah pihaknya lakukan maka dirinya selaku ketua Pansel daerah diperintahkan untuk mengumumkankan hasilnya.
“Menginformasikan hasil tes seleksi CPNS formasi 2018 yang dinyatakan lulus kepada publik,”tandasnya.
Namun, ditengah dialog antara Sekda Raja Ampat dengan pengunjuk rasa. Tiba-tiba datang seorang perempuan paruh baya yang mengaku anaknya dinyatakan lulus oleh Badan Kepegawaian Nasional di Jakarta.Namun,sayangnya hasil pengumuman Pansel daerah Raja Ampat Gabriel
“Hasil pengumuman BKN pusat anak saya dinyatakan lulus murni, tapi mengapa pengumuman versi Pansel daerah nama anak saya tak tercantum dalam daftar peserta yang lulus,kami OAP menuntut hak,”ujar perempuan paruh baya yang enggan namanya dipublikasikan.
“Pak Sekda tolong jelaskan, kenapa anak saya tak ada namanya dalam pengumuman tingkat panitia daerah.Ada apa, kenapa,coba jelaskan,”tambahnya.
Dengan spontan, para pengunjuk rasa berteriak dan menyebut dimana keadilan kenapa mengorbankan yang harusnya lulus.
“Coba pak Sekda jelaskan kenapa itu bisa terjadi,kepada wartawan tolong di ekspos dan kepada polisi tolong di usut perkara ini.Karena ini menyangkut hak rakyat (masyarakat),”tegas pengunjuk rasa.
Terkait hal tersebut, Sekda Raja Ampat tak bisa menjelaskan dan langsung meninggalkan para pengunjuk rasa dengan pengawalan ketat puluhan petugas kepolisian (Polres Raja Ampat) dan Satpol PP daerah setempat.
“Kalau itu saya tidak tau, saya tak bisa menjelaskan,”tutup Sekda, sembari melangkah masuk ke dalam kantor.
Editor: Zainal La Adala
