Jakarta, redaksimedinas.com – Perwakilan Divisi Humas Mabes Polri Kombes DR Slamet Pribadi mengatakan, Polri sangat memberikan konsen dipesatnya perkembangan teknologi dan kecepatan masyarakat dalam mendapatkan sebuah infomasi, terutama yang mengadung berita bohong alias hoax.
Hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepolisian yang mengamanatkam tugas Polri dalam memeliharaan kemanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat hingga pada penegakan hukum.
“Tema kali ini cukup seksi dan bagus bahkan menggelitik, karena media betul-betul ada di pusaran politik dan hoax itu sendiri. Bagi demokrasi, peran media sangat penting dan peran kemanan,
Polri pun tidak kalah sangat penting dalam menjaga kemanan,” kata Slamet dalam acara diskusi Ikatan Wartawan Online (IWO) bertajuk ‘Media di Antara Pusaran Pilkada dan Hoax’, di Wisma Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (28/2).
Masih dikatakan Slamet, konsen Polri dalam menjaga stabilitas kemanan di tengah gempuran informasi melalui media massa, salah satunya dengan dibentuknya satuan tugas (Satgas).
“Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) sudah membentuk satuan tugas, ada di Humas Polri yang bertugas memberikan sejumlah klarifikasi dan cap stempel hoax terhadap sebuah postingan di media sosial. Lalu, Stagas juga ada di Balintelkamsus melakukan pencegahan dan kontra narasi terhadap postingan yang dinilai hoax dan mengganggu stabilitas keamanan,” papar dia.
“Dan yang berikutnya ada pada satuan kerja Bareskrim, sampai di sini nuansanya adalah penegakan hukum setelah tentunya dilakukan pendekatan, dan hukum di tempatkan di tempat terakhir setelah pencegahan dilakukan,” tambahnya.
Oleh karena itu, ia mengharapkan jika media massa dalam pusaran Pilkada dan hoax ini berada dalam sikap yang mengedepankan profesionalisme dan netralitasnya sebagai jurnalis. Sebab, bila kemudian media sudah tidak lagi menjaga profrsionalisme dan netralitasnya maka publik yang akan menilai dan melakukan kontrolnya.
“Harapan kepolisian, jangan sampai kondisi saat ini, ketika media melakukan keberpihakan, sehingga ketika media sudah berpihak masyarakat yang akan mengawasinya. Contohnya, pada media visual akan langsung berpindah pada visual lainnya,” pungkasnya.(*)
