Malang, medianasional.id – Media Nasional Baru saja mengumumkan nama-nama Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terpilih pada Senin (23/12) malam, integritas lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang dipertanyakan, Sabtu (28/12/2019).
Hal tersebut menyusul kritikan sejumlah tokoh masyarakat dan beberapa peserta atas keputusan Bawaslu Kabupaten Malang yang meloloskan beberapa nama anggota Panwascam Kabupaten Malang yang diduga berafiliasi dan menjadi tim sukses partai politik dan calon legislatif pada pileg 2019 dan terindikasi terlibat politik uang beberapa bulan yang lalu. Dari beberapa data dan fakta yang dihimpun dilapangan ada beberapa anggota Panwascam terpilih dari beberapa kecamatan yang berafiliasi dengan partai politik dan menjadi tim sukses calon legislatif.
Ada beberapa foto-foto dan bukti-bukti oknum Panwascam yang terpilih tersebut kerap menghadiri kegiatan partai, berfoto dengan calon legislatif serta bersama dengan calon legislatif pada pileg bulan April yang lalu.
Sementara, salah satu syarat sebagai Panwascam yaitu bukan anggota partai politik dan tidak pernah menjadi tim sukses sekurang-kurangnya lima tahun terakhir.
“Mekanisme perekrutan Panwascam harus jelas dan terukur. Hal ini penting supaya Panwascam Pilkada 2020 berkualitas dan berintegritas karena merupakan tulang punggung Bawaslu. Tapi faktanya Bawaslu meloloskan beberapa orang (oknum Panwascam terpilih). Seharusnya Bawaslu melakukan seleksi secara ketat. Bahkan ironisnya ada indikasi yang cukup kuat beberapa Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang membawa beberapa orang dekatnya untuk diloloskan sebagai anggota Panwascam bahkan secara terang-terangan mengatakan sudah aman dan dipastikan lolos karena kedekatannya dengan salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Malang” terang narasumber yang enggan disebutkan namanya.
Hal tersebut juga di buktikan dengan adanya penataan staf yg notabenya dia belum menjadi Anggota panwascam tapi sudah menentukan staf yg akan di pakai. Dugaan adanya permainan dalam perekrutan panwascam, juga di buktikan saat test wawancara cara terkesan tebang pilih dan juga dengan tidak adanya keterbukaan terkait hasil tes
Beberapa orang yang lolos juga banyak yang sudah menerima gaji APBN antara lain masih aktif di PKH dan guru yang sudah Sertifikasi. Hal ini sangat bertentangan dengan persyaratan menjadi anggota panwascam .
Melihat semua proses di atas kami berharap Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi meninjau tentang kebenarannya serta menindaklanjuti jika terbukti prosesnya hanya untuk menjatuhkan kewajiban proses perekrutan.
Sementara pihak bawaslu sendiri saatdi konfirmasi liwat via telepon berapa kali oleh tim media tidak menjawab, hanya menjawab sekali dan singkat serta menyampaikan “Saya masih ada pelantikan nanti aja ya” ucapnya. Hingga berita ini di turunkan pihak Bawaslu belum bisa memberi jawaban untuk di konfirmasi oleh tim media.
Reporter : TIM
Editor : Sunarto
