Sulawesi Tengah, medianasional.id –Melalui kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai menyesuaikan penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dengan skala prioritas pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Damri Dajanun kepada media ini, Senin (13/7/2026).
Dijelaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai menyesuaikan penyerapan anggaran tahun 2026 dengan memfokuskan belanja pada skala prioritas pembangunan daerah, sejalan dengan penetapan APBD 2026 sebesar Rp2,72 triliun.
APBD 2026 ditetapkan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2025, dengan total belanja daerah Rp2,72 triliun dan target pendapatan daerah Rp2,57 triliun (PAD Rp304,5 miliar; transfer pusat Rp2,18 triliun; transfer antardaerah Rp64,37 miliar, lain-lain pendapatan Rp24,8 miliar).
Struktur belanja menekankan proporsi terbesar pada belanja operasi (Rp2,007 triliun), diikuti belanja modal (Rp356,85 miliar) dan belanja transfer (Rp355,3 miliar), dengan belanja tidak terduga Rp5,1 miliar.
Menurut Damri, Hal ini seiring dengan penegasan Sekda Moh. Ramli Tongko, bahwa penyusunan belanja sudah mempertimbangkan skala prioritas, dan urusan wajib, mandatory spending, dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), agar pengelolaan anggaran lebih tepat sasaran dan terukur.
Selain itu fokus prioritas pembangunan 2026 tentunya berdasarkan Musrenbang RKPD 2026 dan forum perangkat daerah, prioritas Strategis Pembangunan Kabupaten Banggai 2026 mencakup diantaranya Pembangunan manusia berkualitas (pendidikan, kesehatan, pengurangan anak putus sekolah, penguatan PAUD). Ekonomi kerakyatan & ketahanan pangan (program “Satu Juta Satu Pekarangan”/GERMAS, pemanfaatan potensi lokal dan teknologi).Infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar (jalan, air, TIK, transformasi digital).
Lanjut Kepala BPKAD, skala prioritas Pembangunan wilayah merata (penguatan kewilayahan, camat/kelurahan).Tata ruang, lingkungan hidup, ketahanan bencana. Optimalisasi sektor pertambangan untuk pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal, Pariwisata, kebudayaan, moderasi beragama, serta reformasi birokrasi.
“Dalam konteks efisiensi,mengarah pada menahan/menyesuaikan realisasi agar tidak tersebar ke pos kurang prioritas, melainkan terkonsentrasi pada program inti yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkap Damri.
“Kepada seluruh Perangkat daerah diminta untuk bekerja lebih cermat, menghindari pemborosan, mematuhi aturan pengadaan, dan memastikan keluaran kegiatan sesuai target SPM dan prioritas RKPD,” pungkasnya.
Pewarta: Zainal La Adala (Koordinator Wilayah Indonesia Timur)
Editor : Zainal La Adala
