Tulungagung, Medianasional.id – Empat Komisi di DPRD Tulungagung mulai hari kamis (19/10), melakukan hearing untuk pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2024. Pembahasan dilakukan bersama OPD Pemkab Tulungagung mitra kerja masing-masing komisi.
Sekretaris DPRD (Sekwan) Tulungagung, Sudarmaji S.Sos MSI, mengungkapkan pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Tulungagung 2024 akan berlangsung selama dua hari.
“Rencananya sesuai jadwal, hearing pembahasan dimulai Kamis (19/10) dan akan selesai pada besok Jumat (20/10),” ujarnya, Kamis (19/10/2023).
Ia menyebut waktu dua hari sudah cukup untuk melakukan pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024. Terlebih pembahasan berlangsung secara maraton.
“Ini karena pembahasan dilakukan mulai pagi sampai sore hari. Jadi secara maraton,” terangnya.
Selanjutnya Sudarmaji membeberkan jika sudah ada komitmen dari DPRD Tulungagung dan Pemkab Tulungagung untuk menuntaskan pembahasan Ranperda APBD.
Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 sebelum Hari Jadi Kabupaten Tulungagung pada 18 November 2023 mendatang. Penetapan Ranperda APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 menjadi perda sebelum tanggal 18 November 2023 akan menjadi hadiah atau kado untuk Kabupaten Tulungagung di Hari Jadi Kabupaten Tulungagung nanti.
“Apalagi penetapan Ranperda APBD sebelum Hari Jadi Kabupaten Tulungagung juga pernah terlaksana pada tahun lalu dan juga sudah ada beberapa daerah di Jawa Timur yang melakukan hal serupa,” paparnya.
Hearing pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 di setiap komisi langsung dipimpin ketua komisi masing-masing. Komisi A dipimpin oleh Gunawan, Komisi B oleh Susilowati SE, Komisi C oleh Asrori SH dan Komisi D oleh Abdulah Ali Munib, SH.
Asrori membenarkan jika pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 akan berlangsung selama dua hari. Menurut dia, di hari pertama,Komisi C DPRD Tulungagung akan melakukan hearing dengan beberapa OPD dan BUMD Pemkab Tulungagung. Di antaranya, DPMPTSP, BPKAD, PDAM Tulungagung dan PT Bank Tulungagung.
Sedang Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan mengatakan ada beberapa sorotan yang dilakukan komisinya pada OPD saat melakukan pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024.
“Salah satu yang kami bahas terkait kurikulum merdeka di Dinas Pendidikan. Kami ingin tahun 2024 mendatang lebih banyak lembaga sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka. Sekarang kan baru 30 persen atau 40 persen,” katanya.
Begitu pun dengan Komisi D DPRD Tulungagung yang menyoroti pembangunan infrastruktur saat melakukan hearing pembahasan dengan Dinas PU PR Kabupaten Tulungagung. Anggota Komisi D DPRD Tulungagung, Suprapto SPt MMA, menyatakan masalah infrastruktur harus sesuai dengan target di RPJMD 2018-2023.
“Kami ingin target 78 persen jalan dalam kondisi baik di seluruh Kabupaten Tulungagung dapat terealisasi pada tahun 2023 ini. Dan tahun depan dapat lebih baik lagi,” tandasnya.
Sementara itu, Susilowati menyatakan Komisi B DPRD Tulungagung dalam hearing pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 bersama OPD mitra kerjanya menyoroti sejumlah persoalan.
“Kami masih menyoroti di antaranya soal kelangkaan dan distribusi pupuk,” pungkasnya.
