Subang, medianasional.id – Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KBP3A Kabupaten Subang menggelar rapat koordinasi (rakor) lingkup dinas, Kamis (17/04/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Kepala DP2KBP3A Subang H Yayat Sudrajat didampingi Kabid Pembangunan Ketahanan Keluarga (PKK) Upit Nurhayati.
Ditemui usai kegiatan, Kabid Pembangunan Ketahanan Keluarga (PKK) DP2KBP3A Subang, Upit Nurhayati, mengungkapkan, rakor lingkup dinas ini membahas program percepatan penanganan stunting di Kabupaten Subang.
“Rakor TPPS (tim percepatan penanganan stunting) ini diikuti oleh fasilitator TPK (Tim Pendamping Keluarga) sebanyak 30 orang dan UPT P5A sebanyak 15 orang, dimana satu UPT membawahi 2 kecamatan,” ujar Upit.
“Rakor membahas program-program untuk percepatan penanganan stunting di Kabupaten Subang,” katanya.
Sesuai juknis, kata dia, pihaknya melakukan berbagai kegiatan untuk percepatan penanganan kasus kasus stunting, mulai dari mengadakan rakor lingkup dinas, rakor lintas sektor, review, hingga lokakarya tingkat kecamatan.
“Sesuai juknis fokus kita melakukan pendampingan, edukasi, dan penyuluhan stunting,” paparnya.
Sementara itu, Kepala DP2KBP3A Subang H Yayat Sudrajat, menargetkan penanganan kasus stunting bisa tuntas dalam waktu satu tahun. Hal ini disampaikan H Yayat Sudrajat, saat mengikuti kegiatan briefing staf Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang berlangsung pada Senin, 14 April 2025, di Ruang Rapat Bupati II, Kantor Bupati Subang.
Dia memaparkan bahwa saat ini masih terdapat 13 kecamatan dengan 30 desa yang memiliki angka stunting.
“Penanganan kasus ini ditargetkan selesai dalam waktu satu tahun dengan melibatkan kelembagaan masyarakat desa dan penguatan peran kader Motekar,” ujar H Yayat.
Ia juga menekankan bahwa pencapaian bebas stunting di tahun 2025 sebagaimana harapan Bupati Subang hanya dapat diraih melalui sinergi lintas sektor.
“Selain stunting, kami telah mendata 17 titik lokasi dengan permasalahan sosial yang berkaitan dengan keluarga bermasalah dan perlu intervensi berkelanjutan,” jelasnya.
(Zaenal M)
