Manokwari,medianasional.id- Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari,Yan Christian Warinussy terus mendorong Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sorong Erwin Priyadi H.Saragih, dan jajarannya untuk tetap konsisten menindaklanjuti penyelidikan, dan penyidikan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadaan ATK dan Barang Cetakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong Tahun Anggaran 2017.
“Apalagi Kajari Sorong telah mengajukan permintaan audit kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua Barat,” kata Warinussy.
Menurutnya, hal itu telah dibenarkan Kepala Sub Auditorat Papua Barat 1 (satu) BPK Perwakilan Papua Barat Hendri P.Djati dalam keterangannya belum lama ini kepada publik yang dilansir salah satu surat kabar harian di Manokwari, Senin (17/5/2022), menyebut bahwa karena nilai yang diminta oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong agar diaudit mencapai jumlah diatas 1 Milyar rupiah.
“Sehingga merupakan kewenangan BPK di Jakarta. Sesuai informasi yang diperoleh LP3BH Manokwari, diduga nilai kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai 8 Miliyar rupiah,”ujar Warinussy kepada medianasional.id, Selasa (24/5/2022) malam.
Sehingga, lanjutnya dengan berdasarkan pada amanat pasal 42 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ini mendesak agar proses audit kerugiaan negara dalam perkara dimaksud dapat segera diselesaikan.
“Sehingga Kejari Sorong dapat segera menggunakan hasil audit tersebut guna meningkatkan tahapan proses ke penyidikan dan menetapkan siapa tersangka dalam perkara tersebut,” ungkap Direktur LP3BH.
“Ini penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap Kejari Sorong dan citra lembaga penegak hukum di Tanah Papua, khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat,”tandasnya. (Red)
