PEKANBARU, medianasional.id – Dinas Kesehatan Provinsi Riau memperkuat upaya percepatan penanggulangan AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM) melalui penguatan integrasi program dan kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut diwujudkan melalui Workshop Petunjuk Teknis Integrasi AIDS, TBC, dan Malaria serta Kebijakan Nasional Terkait ATM yang digelar di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru, Rabu (1/7/2026).
Workshop yang diikuti organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan dari daerah lokus Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis itu menjadi momentum untuk menyamakan persepsi pemerintah daerah dalam memperkuat perencanaan, penganggaran, dan implementasi program Pencegahan dan Pengendalian AIDS, TBC, dan Malaria (PPATM). Integrasi program dinilai penting agar upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dapat berjalan lebih efektif hingga tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Dahlia Eka Okta, mengatakan HIV/AIDS, TBC, dan malaria masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang memerlukan penanganan terpadu. Ketiga penyakit tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga memengaruhi produktivitas dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2024, tercatat sebanyak 1.151 kasus HIV/AIDS di berbagai kabupaten/kota. Sementara itu, pengendalian TBC dan malaria masih membutuhkan penguatan deteksi dini, pengobatan yang tuntas, serta peningkatan peran aktif masyarakat.
“Pencegahan dan pengendalian AIDS, TBC, dan malaria tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan integrasi program, dukungan lintas sektor, serta penguatan komitmen pemerintah daerah agar target eliminasi tahun 2030 dapat tercapai secara optimal,” ujar Dahlia.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong pemerintah kabupaten/kota mengoptimalkan pelaksanaan program PPATM, termasuk melalui dukungan pembiayaan dari APBD, dana desa, dan dana kelurahan. Selain sektor kesehatan, keterlibatan organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat juga diperlukan untuk memperkuat edukasi, penemuan kasus, pengobatan, hingga pendampingan pasien.
“Integrasi program menjadi langkah strategis agar seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis target eliminasi AIDS, TBC, dan malaria pada tahun 2030 dapat diwujudkan,” katanya.
Sementara itu, Program Koordinator RSSH ADINKES Pusat di Provinsi Riau, Dedi Perlaungan, mengatakan workshop tersebut bertujuan memperkuat pemahaman pemerintah daerah terhadap petunjuk teknis integrasi program ATM sesuai kebijakan nasional. Dengan perencanaan yang terintegrasi, koordinasi lintas sektor diharapkan semakin efektif sehingga pemanfaatan anggaran di daerah menjadi lebih optimal.
“Melalui workshop ini, kami ingin memastikan seluruh daerah memiliki pemahaman yang sama dalam mengimplementasikan kebijakan nasional terkait integrasi AIDS, TBC, dan malaria. Dengan perencanaan yang terintegrasi, setiap kabupaten dan kota diharapkan mampu mempercepat pencapaian target eliminasi ATM tahun 2030,” ujar Dedi.
Ia menambahkan, pendampingan kepada pemerintah daerah akan terus dilakukan melalui program RSSH untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia sekaligus mendorong optimalisasi pemanfaatan APBD, dana desa, dan dana kelurahan dalam mendukung program PPATM.
Menurutnya, keberhasilan eliminasi AIDS, TBC, dan malaria tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan, tetapi memerlukan komitmen bersama pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Kolaborasi yang kuat akan menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia, termasuk Provinsi Riau, bebas AIDS, TBC, dan malaria pada tahun 2030,” pungkasnya.
