PEKANBARU, medianasional.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau resmi melaporkan pekerjaan peningkatan Jalan Lintas Timur kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Riau di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru, pada Senin (16/11/2026).
Langkah hukum dan pengawasan tersebut ditempuh menyusul kemacetan parah sepanjang Kilometer 74 hingga Kilometer 84 yang dipicu oleh proyek pengerjaan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) melalui kontraktor PT GMJ.
Dalam laporan resminya, kemacetan lalu lintas akibat proyek tersebut dilaporkan telah berlangsung selama berjam-jam dan melumpuhkan mobilitas publik. Ribuan kendaraan bermotor terjebak dalam antrean panjang, sehingga aktivitas perjalanan antardaerah di jalur vital tersebut mengalami lumpuh total.
Dampak kemacetan parah itu juga merambah pada sektor pelayanan dasar dan aspek kemanusiaan darurat di lapangan. Sejumlah kendaraan ambulans yang membawa pasien kritis turut tertahan di tengah antrean panjang tanpa ada jalur prioritas.
“Ribuan kendaraan terjebak macet selama delapan jam. Banyak ambulans yang membawa orang sakit juga terkendala. Ini bukan sekadar persoalan keterlambatan perjalanan, tetapi sudah menyangkut persoalan kemanusiaan,” ungkap Anggota DPRD Riau dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdullah di Pekanbaru, Selasa (17/11/2026).
Ia menilai bahwa kemacetan di kawasan proyek peningkatan jalan tersebut bukanlah insiden tunggal yang baru pertama kali terjadi. Meskipun berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan sebelumnya, masalah serupa terus berulang tanpa adanya perbaikan manajemen lapangan yang efektif.
Menurutnya, pihak BPJN maupun kontraktor pelaksana proyek seharusnya langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem buka-tutup arus lalu lintas. Evaluasi tersebut krusial agar aktivitas konstruksi berjalan seiring dengan kelancaran mobilitas harian masyarakat.
Ia mengaku telah berulang kali membangun komunikasi intensif dengan pihak BPJN guna mengingatkan pentingnya mitigasi kemacetan. Persoalan tersebut bahkan telah menjadi sorotan kepolisian dan dewan legislatif yang meminta adanya transparansi penanganan.
Kendati demikian, berulangnya insiden kemacetan hingga delapan jam menunjukkan lemahnya pengawasan teknis di lapangan. Kondisi tersebut mendorong perlunya investigasi mendalam terhadap tata kelola proyek infrastruktur nasional tersebut.
“Karena persoalan ini sudah berulang kali terjadi, saya meminta Ombudsman melakukan pemeriksaan. Tata kelola pembangunan jalan ini harus memperbaiki. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat pengaturan pekerjaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman Riau diharapkan menggunakan kewenangannya untuk memeriksa akuntabilitas BPJN. Pemeriksaan ini ditujukan untuk memastikan hak-hak masyarakat sebagai pengguna jalan tetap terlindungi di tengah pelaksanaan proyek.
“Langkah ini saya lakukan sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab sebagai perwakilan masyarakat. Kami ingin ada tindakan nyata agar kejadian seperti ini tidak terus berulang,” ujarnya.
Selain melaporkan ke lembaga pengawasan negara, ia juga berencana mengambil langkah taktis melalui jalur legislatif. Dia akan mendorong penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Forum RDP tersebut direncanakan mempertemukan pihak BPJN, manajemen PT GMJ selaku kontraktor pelaksana, serta instansi perhubungan. Pertemuan ini difokuskan untuk merumuskan regulasi darurat khusus penanganan jalur evakuasi medis dan ambulans.
“Harapan kita, semua pihak duduk bersama mencari solusi. Jangan sampai setiap ada pekerjaan jalan, masyarakat harus menghadapi kemacetan berjam-jam. Apalagi kalau sampai menghambat ambulans dan orang yang membutuhkan pertolongan medis,” tutup Abdullah.






