PEKANBARU, medianasional.id – Polemik mengenai dugaan penggunaan ijazah SMEA/SMK palsu oleh Bupati Rokan Hilir (Rohil), H. Bistamam, kembali mencuat ke permukaan. Kasus yang sebelumnya dilaporkan oleh aktivis Muhajirin Siringoringo ke pihak kepolisian ini kembali menjadi sorotan publik sejak Oktober hingga November 2026.
.
Padahal, pada Januari 2026 lalu, kedua belah pihak sempat terlihat berdamai dan bersepakat untuk bersama-sama mendukung pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.
.
Menanggapi kembali memanasnya isu tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr. Hj. Karmila Sari, angkat bicara. Politikus Dapil Riau I yang juga merupakan putri dari Bupati Rohil H. Bistamam ini mengaku telah menyalurkan bantuan program aspirasi senilai Rp1,4 miliar kepada Muhajirin dan keluarganya.
.
“Ini program revitalisasi aspirasi saya untuk membantu Muhajirin dan keluarganya senilai Rp1,4 miliar. Di sinilah pentingnya menjaga adab,” ujar Karmila melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (17/11/2026), setelah sebelumnya dimintai konfirmasi sejak Jumat (13/11/2026).
.
Karmila menyayangkan sikap Muhajirin dan meminta semua pihak untuk turut menjaga kondusivitas wilayah Rokan Hilir. Ia juga mengingatkan insan pers untuk mengedepankan verifikasi dan keabsahan informasi dalam memberitakan persoalan tersebut.
.
“Sulit berdebat dengan orang yang gemar meminta-minta uang seperti itu. Jika memang benar-benar putra daerah Rohil dan belum bisa memberi kontribusi positif, sebaiknya jangan merusak kampung sendiri. Bagi rekan-rekan wartawan, perlu dilihat juga karakter narasumber serta keabsahan beritanya,” tegas mantan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau tersebut.
.
Bantahan Aktivis Muhajirin Siringoringo
Di sisi lain, aktivis Muhajirin Siringoringo memberikan penjelasan berbeda terkait pertemuannya dengan Bupati Rohil pada 22 Januari 2026 lalu. Ia mengakui adanya kesepakatan damai demi menciptakan situasi yang sejuk di Rokan Hilir, namun menuding pihak bupati telah mengingkari komitmen tersebut.
.
“Pertemuan dan foto bersama waktu itu memang berisi kesepakatan untuk memajukan dan menjaga kesejukan di Rohil. Namun, sekarang saya kembali bersuara karena ia dinilai tidak berkomitmen, memicu kegaduhan, serta diduga ikut campur dalam persoalan Pemilihan Penghulu (Pilpeng),” kata Muhajirin saat dimintai tanggapan.
.
Terkait tudingan penerimaan uang maupun bantuan aspirasi, Muhajirin membantah keras bahwa dirinya pernah menerima uang dari Bupati Rohil. Ia justru menyindir isu liar yang beredar mengenai nominal uang damai yang disebut-sebut mencapai Rp2 miliar.
.
“Soal uang, silakan tanya langsung kepada Bupati apakah pernah memberi saya uang atau tidak. Faktanya, Pak Bupati tidak pernah memberi saya uang. Isu yang beredar sejak pertemuan Januari lalu katanya Rp2 miliar, berarti masih kurang Rp600 juta lagi dari angka yang disebut itu,” sindir Muhajirin.
.
Ia pun menantang pihak-pihak yang menyebarkan isu tersebut untuk berbicara secara terbuka di media agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, Muhajirin mengklaim masih mengantongi sejumlah data lain terkait polemik ijazah tersebut.
.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Riau, Kombes Pol Hasyim, terkait perkembangan laporan dugaan ijazah palsu tersebut masih belum membuahkan hasil. Pesan singkat yang dikirimkan awak media pada pukul 14.10 WIB belum mendapat balasan hingga berita ini diturunkan.
.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjaga keberimbangan informasi.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjaga keberimbangan informasi.






