Obi, medianasional.id – Akibat diduga tidak ada transparan tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT), masyarakat Desa Mano, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan aksi ujuk rasa disertai dengan pemboikotan Kantor Desa.
Berdasarkan infromasi yang di himpun media ini bermula dari musyawarah desa yang diduga terkesan sembunyi sembunyi dan tidak tranparan sehingga mendapat kecaman dari warga setempat.
” Pemerintah desa membuat musyawarah disaat tengah malam, bahkan badan permusyawaratan desa (BPD) tidak di undang untuk hadir,” tutur Amrul Amal yang juga sebagai koordinator aksi saat di konfirmasi media ini, Jumat (10/07/2020).
Dari masalah tersebut berdasarkan Peraturan mentri keuangan (PMK) no 50 tahun 2020 perubahan atas PMK no 40 tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa. Mengatur tentang teknis penerima BLT yang berhak menerima Per KK sebesar 600.000.00 untuk tiga tahap menjadi 1.800.000.00. Namun hal ini berbeda melalui surat pernyataan yang di buat pemerintah desa dari besaran tersebut di bagi empat kk sehingga menjadi 450.000.00 per KK yang kemudian tidak di setujui oleh penerima yang berhak.
Hal tersebut di benarkan oleh La Eri selaku ketua BPD desa mano ketika di konfirmasi.
Lebih lanjut Amrul Amal bahwa ada juga 4 kapala dusun dan 10 Ketua RT mendapatkan bantuan BLT, bahkan bantuan untuk satu KK dibagi 4.
Sementara Kapala Desa Mano Fahrudin Lamaca ketika di hubungi melalui telpon seluler, dan vhia sms tidak merespon, serta perangkat DPMD, Ridwan juga tidak merespon perihal tersebut.
Diketahui aksi demo selama lima hari puncaknya tepatnya di hari jumaat tanggal 10 juli berakhir dengan tuntutan mengembalikan hak warga penerima BLT dari 450 menjadi 1.800.000.00 dan pemboikotan kantor desa mano.
